Memantik Kembali Program Konversi LPG ke Kompor Listrik

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali menghidupkan program konversi kompor listrik guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. 

Namun, efektivitas kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada keekonomian penggunaan listrik bagi masyarakat dan ketepatan desain implementasinya.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan adanya alokasi anggaran sebesar Rp815,59 miliar untuk konversi kompor listrik pada tahun anggaran 2027.

Bahlil memaparkan, langkah pemerintah kembali mengusulkan program tersebut merupakan bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. 

Bahlil mengatakan, ketergantungan terhadap LPG impor saat ini telah mencapai sekitar 80% dari total kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat pengeluaran devisa untuk impor LPG terus membengkak setiap tahun.

Menurutnya, devisa yang keluar untuk impor LPG sedikitnya mencapai Rp120 triliun per tahun. Angka tersebut berpotensi meningkat menjadi lebih dari Rp130 triliun ketika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mengalami kenaikan.

Di sisi lain, pemerintah juga harus mengalokasikan subsidi LPG lebih dari Rp80 triliun per tahun. Kondisi tersebut berpotensi menjadi persoalan jangka panjang apabila pemerintah tidak segera mencari alternatif diversifikasi energi bagi rumah tangga.

“Maka salah satu alternatifnya [untuk menekan impor LPG] adalah kita dorong kompor listrik,” ujarnya saat ditemui seusai rapat tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Selasa (16/6/2026).

Bahlil menjelaskan, program tersebut akan difokuskan pada penggunaan kompor listrik dengan teknologi terbaru yang dapat beroperasi pada kapasitas listrik rumah tangga di bawah 900 kVA. Dengan demikian, program itu diharapkan dapat menjangkau masyarakat di daerah, termasuk di tingkat kecamatan dan desa.

Meski demikian, pemerintah belum dapat memastikan jumlah unit kompor listrik yang akan dibagikan melalui program tersebut. Bahlil mengatakan, jumlah penerima manfaat masih menunggu pembahasan anggaran bersama DPR.

Bahlil juga menepis anggapan bahwa program kompor listrik akan menghadapi penolakan seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Menurutnya, perkembangan teknologi telah menghadirkan model kompor listrik yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menambahkan, pemerintah akan memprioritaskan daerah yang memiliki pasokan listrik stabil dan wilayah yang mengalami surplus pasokan listrik.

Namun, Eniya menyebut, penentuan wilayah penerima masih dalam tahap pembahasan bersama PT PLN (Persero). Dia mengatakan, salah satu daerah dengan stabilitas listrik dari sisi grid dan interkoneksi adalah Pulau Jawa.

"Selain Jawa, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo itu juga stabil, bahkan surplus," tambahnya.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan, pada prinsipnya perusahaan mendukung berbagai upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.

Meski demikian, Baron tidak memberikan komentar terkait potensi besaran penghematan impor LPG yang akan didapatkan jika program kompor listrik tersebut terealisasi nantinya.

"Saat ini, fokus Pertamina memastikan ketersediaan dan keandalan pasokan energi bagi masyarakat selama masa transisi maupun setelah kebijakan dijalankan," jelas Baron.

Perbaikan Desain Program

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, rencana program konversi kompor listrik merupakan salah satu langkah wajar yang diambil pemerintah guna menekan impor LPG.

Yusuf memaparkan, ketergantungan yang tinggi terhadap impor LPG membuat anggaran negara rentan terhadap gejolak harga energi global. Kenaikan harga minyak dunia secara langsung berpotensi meningkatkan tekanan terhadap APBN dan neraca pembayaran.

“Karena itu, upaya mengurangi ketergantungan pada LPG impor merupakan langkah yang logis dari perspektif ketahanan energi dan fiskal,” ujar Yusuf saat dihubungi, Selasa (16/6/2026)

Di sisi lain, Yusuf juga mengingatkan program konversi kompor listrik bukanlah kebijakan baru. Pemerintah pernah merencanakan program serupa pada 2022 yang akhirnya dibatalkan karena berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, persoalan utama saat itu bukan terletak pada konsep konversi energi, melainkan pada desain program yang belum sesuai dengan kondisi masyarakat. Banyak rumah tangga pelanggan listrik berdaya 450 VA tidak dapat menggunakan kompor induksi tanpa melakukan penambahan daya listrik yang berpotensi meningkatkan pengeluaran bulanan.

Selain itu, program tersebut sempat menuai kritik karena dianggap lebih berorientasi pada penyerapan kelebihan pasokan listrik PLN dibandingkan menyelesaikan persoalan energi rumah tangga.

“Pelajaran terpenting adalah bahwa keberhasilan program tidak ditentukan oleh pembagian kompor, tetapi oleh keekonomian penggunaan listrik bagi masyarakat,” katanya.

Dia menambahkan, peralihan sebagian konsumsi rumah tangga dari LPG ke listrik berpotensi meningkatkan utilisasi pembangkit yang sudah terbangun. Namun, manfaat tersebut hanya dapat tercapai apabila biaya memasak menggunakan listrik tetap kompetitif dibandingkan LPG subsidi.

Yusuf menilai dampak program yang diusulkan pemerintah masih akan terbatas. Anggaran sebesar Rp815 miliar dinilai relatif kecil dibandingkan dengan skala konsumsi LPG nasional yang melibatkan puluhan juta rumah tangga penerima subsidi.

Dengan nilai tersebut, program diperkirakan hanya mampu menjangkau ratusan ribu rumah tangga. Oleh karena itu, program konversi yang direncanakan pada 2027 lebih tepat dipandang sebagai tahap awal pengujian kebijakan sebelum diperluas secara nasional.

“Program tahun 2027 lebih tepat dipandang sebagai pilot project atau tahap awal pengujian kebijakan, bukan instrumen yang langsung mampu menurunkan impor LPG secara signifikan,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan bahwa potensi penghematan fiskal dari program tersebut tidak otomatis sebesar yang sering diasumsikan. Pasalnya, subsidi listrik pada 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp97 triliun hingga Rp105 triliun.

Apabila rumah tangga yang beralih ke kompor listrik tetap menggunakan tarif bersubsidi, maka yang terjadi pada dasarnya adalah pergeseran beban subsidi dari LPG ke listrik. Penghematan devisa memang tetap diperoleh melalui penurunan impor LPG, tetapi penghematan APBN belum tentu signifikan.

Oleh sebab itu, Yusuf menilai perdebatan mengenai program konversi kompor listrik tidak seharusnya ditempatkan sebagai pilihan antara mempertahankan subsidi LPG atau membeli kompor listrik.

Menurutnya, subsidi LPG merupakan pengeluaran rutin yang harus dibayarkan setiap tahun, sedangkan pengadaan kompor listrik merupakan investasi satu kali yang berpotensi menghasilkan penghematan dalam jangka panjang apabila diterapkan secara luas dan didukung reformasi subsidi yang tepat.

Skema Insentif

Senada, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman mengingatkan pemerintah perlu belajar dari pelaksanaan uji coba program kompor listrik yang pernah dilakukan di Denpasar dan Solo. 

Menurutnya, pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan yang muncul selama masa uji coba sekaligus menyiapkan opsi penyelesaiannya sebelum program dijalankan dalam skala yang lebih luas.

“Perlu direncanakan lebih baik sehingga menjadi transisi bagi penggunaan kompor listrik yang lebih masif di masyarakat, baik pengguna LPG subsidi maupun non-subsidi,” ujarnya.

Saleh menilai salah satu tantangan utama yang harus diselesaikan adalah keterbatasan daya listrik rumah tangga. Banyak pelanggan listrik rumah tangga saat ini belum memiliki kapasitas daya yang memadai untuk menggunakan kompor listrik secara penuh, terutama untuk kompor induksi dua tungku.

Kondisi tersebut berpotensi menghambat adopsi masyarakat apabila tidak disertai kebijakan pendukung yang mempermudah penambahan daya listrik.

Menurutnya, pemerintah dan PLN perlu menyiapkan skema insentif yang dapat meringankan beban masyarakat, termasuk melalui program promosi tambah daya gratis maupun penyediaan tarif listrik yang lebih hemat bagi pengguna kompor listrik.

Sementara itu, Associate Principal Energy Shift Indonesia (ESI) Ahmad Zuhdi mengatakan keberhasilan perpindahan masyarakat dari LPG ke kompor listrik sangat ditentukan oleh manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Menurutnya, biaya memasak menggunakan listrik harus benar-benar lebih murah atau setidaknya tidak lebih mahal dibandingkan LPG. Persoalan ini menjadi tantangan besar selama LPG 3 kilogram masih memperoleh subsidi yang membuat harganya sangat terjangkau bagi masyarakat.

"Selama LPG 3 kg tetap murah, adopsi kompor listrik akan sulit. Keberhasilan program ini pada akhirnya juga sangat terkait dengan keberanian pemerintah menata ulang subsidi LPG," ujarnya.

Selain faktor biaya, keandalan sistem kelistrikan menjadi syarat yang tidak kalah penting. Masyarakat, kata Zuhdi, tidak akan beralih secara permanen apabila masih menghadapi risiko pemadaman listrik atau keterbatasan daya listrik rumah tangga.

Dia menilai pemerintah perlu memastikan pasokan listrik yang stabil sekaligus menjamin kebutuhan peningkatan daya tidak membebani masyarakat dengan biaya tambahan.

Zuhdi juga mengingatkan program konversi tidak boleh berhenti pada pembagian peralatan semata. Pengalaman sebelumnya menunjukkan penggunaan kompor listrik belum mampu bertahan dalam jangka panjang meski pemerintah telah mengampanyekan pemanfaatannya sejak 2017.

Banyak rumah tangga yang semula mencoba menggunakan kompor listrik akhirnya kembali menggunakan LPG karena berbagai kendala di lapangan.

Menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan pendampingan yang memadai, memastikan ketersediaan peralatan masak yang sesuai, serta menjamin pasokan listrik yang andal agar perubahan perilaku masyarakat dapat berlangsung permanen.