JAKARTA, DISWAY.ID-- Koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) menyediakan sebuah wadah untuk memudahkan masyarakat dalam Rapat Koordinasi Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Salah satu keberhasilan yang ditunjukkan oleh Perlinsos di Banyuwangi menandai perluasan digitalisasi perlindungan sosial ke 42 Kabupaten/Kota serta satu Provinsi.
BACA JUGA:Toy Story 5 Resmi Tayang di Bioskop Indonesia 17 Juni, Hadirkan Petualangan Seru Jessie CS vs Lilypad
Ketua KPTDP, Luhut B. Panjaitan menyampaikan, dengan hadirnya Perlinsos dapat membantu proses pendaftaran bantuan sosial hanya memberikan NIK dan verifikasi wajah.
Selain itu, proses pendaftaran juga memangkas waktu yang semulanya memakan 200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit serta menghemat pengeluaran sebesar Rp.150.000 ribu.
Dengan hadirnya Perlinsos, kata Luhut, menjadi salah satu solusi bagi pemerintah untuk memastikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
BACA JUGA:Wamenkop Berpesan agar Koperasi Pesantren Dikelola Profesional
"Kita sudah membuktikan bahwa teknologi buatan anak bangsa mampu menyelesaikan persoalan yang selama puluhan tahun menjadi tantangan. Dengan data yang semakin akurat dan terintegrasi, Presiden dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk memastikan bantuan negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan," terang Luhut dalam rapat KPTDP di Gedung Soedjono Djoened, Jakarta pada Rabu, 17 Juni 2026.
Sedangkan, digitalisasi ini, kata Luhut, nantinya akan meliputi semua sektor. Ia juga membuka kemungkinan bahwa data penerima manfaat MBG juga bisa menggunakan sistem digital tersebut.
“Oh enggak (cuma bansos), ini akan semua (sektor) kena. Ya MBG saya kira nanti kita lihat kebijakan gimana. Nanti saran kita dengan data yang ada. Kita akan sarankan kepada Presiden sehingga Presiden nanti membuat keputusan basisnya data yang akurat," pungkas dia.
BACA JUGA:Kenapa Warna Hitam Tas Kulit Wanita Selalu Jadi Pilihan Fashion Terbaik!
KPTDP juga menggandeng sejumlah pemerintah seperti Kementerian Sosial (Kemensos) dan kementerian/lembaga terkait untuk menyediakan 60.000 pendamping untuk membantu pendaftaran sekaligus menutup kesenjangan literasi digital.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan bahwa sudah hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran ataupun menyampaikan sanggahan yang menjadi tambahan evaluasi layanan untuk 42 Kabupaten/Kota lainnya.
