Demonstrasi Meluas, Pengamat Desak Langkah Konkret Pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA — Gerakan mahasiswa dan sejumlah kelompok masyarakat kembali menggelar demonstrasi setelah menilai kebijakan pemerintah tidak lagi berpihak kepada rakyat.

Isu yang dipersoalkan antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dugaan pemborosan APBN, hingga kondisi ekonomi yang dinilai memburuk.

Aksi pertama digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026) dengan tajuk #MenujuIndonesiaBangkrut. Gelombang demonstrasi kemudian meluas ke sejumlah kampus di Jakarta dan Bogor serta kelompok masyarakat lainnya.

Massa menyuarakan lima tuntutan, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah.

Aksi berlanjut pada Senin (15/6/2026) di sejumlah titik di Jakarta, termasuk DPR, Monas, dan Patung Kuda. Meningkatnya gelombang demonstrasi dinilai menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera merespons tuntutan publik guna mencegah eskalasi yang lebih besar.

Pemerintah Diminta Segera Hadirkan Solusi Konkret

Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo menilai gelombang aksi mahasiswa yang terjadi belakangan ini merupakan sinyal bahwa kondisi di lapangan tidak sedang baik-baik saja.

Menurutnya, demonstrasi tersebut mencerminkan kekecewaan terhadap sejumlah janji pemerintah yang dinilai tidak berjalan sesuai harapan masyarakat.

"Para mahasiswa ini menangkap bahwa pemerintahan Prabowo ternyata dengan janji-janji kampanyenya yang kemudian dipaksakan tanpa memperhitungkan beban fiskal apalagi di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu ini yang akhirnya mengorbankan kepentingan rakyat banyak dengan tetap berbicara bahwa semuanya baik-baik saja di depan," katanya kepada Bisnis, Senin (15/6/2026).

Kunto mengatakan masyarakat pada akhirnya akan menanggung dampak apabila kondisi tersebut tidak segera diperbaiki. Dia menilai situasi saat ini merupakan peringatan keras bagi pemerintah agar tidak terus menyampaikan narasi bahwa keadaan baik-baik saja.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran itu juga menilai kondisi tersebut memiliki risiko politik yang cukup besar. Menurutnya, masyarakat kini mulai menagih berbagai janji yang pernah disampaikan pemerintah saat kampanye, termasuk terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan diwarnai kasus korupsi.

"Kalau dibuat perumpamaan, mungkin mahasiswanya semacam debt collector-nya. Karena hutang-hutang pemerintah nggak kunjung dibayar, gitu. Janji-janjinya hanya retorika, hanya omon-omon belaka, gitu, kan," ujarnya.

Dia menilai pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam menentukan prioritas belanja negara. Pasalnya, kondisi ekonomi dan ketidakpastian geopolitik saat ini belum mendukung pengeluaran besar untuk program-program yang membutuhkan anggaran tinggi.

Karena itu, pemerintah didorong untuk menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu menyampaikan rencana yang jelas dan terukur agar publik memperoleh kepastian mengenai penyelesaian berbagai kewajiban negara.

Kunto menilai langkah tersebut penting untuk memulihkan kepercayaan publik maupun pelaku usaha yang selama ini menilai kebijakan pemerintah kerap berubah-ubah.

"Memulihkan kepercayaan pengusaha karena ketika selama 1,5, hampir 1,5 tahun ini di pemerintahan Prabowo, kan, tampak kebijakannya tarik ulur-buka tutup, nggak konsisten, yang membuat pelaku usaha juga akhirnya mikir-mikir dan akhirnya menghukum pasar saham kita, kan, gitu. Pasar IHSG kita, gitu," tuturnya.

Lebih lanjut, dia memperingatkan bahwa pemerintah berpotensi menghadapi eskalasi demonstrasi apabila berbagai aspirasi tersebut tidak segera direspons. Mengacu pada konsep bread and circus, Kunto menilai perhatian masyarakat saat ini masih banyak tersedot oleh hiburan besar seperti Piala Dunia 2026.

Namun, menurutnya, situasi bisa berubah setelah euforia turnamen berakhir dan perhatian publik kembali tertuju pada persoalan ekonomi maupun sosial yang belum terselesaikan.

"Makanya, pemerintah punya waktu emas, ini. Waktu emas dalam waktu satu bulan kurang lebih untuk segera memperbaiki. Kalau tidak, ya akan lebih berbahaya lagi, gitu, menurut saya," ucapnya.

Kunto berpandangan pemerintah perlu mengambil langkah politik yang nyata untuk meredam potensi gejolak. Berbagai kebijakan yang ditempuh, kata dia, harus memiliki target dan tenggat waktu yang jelas sehingga tidak berhenti sebagai retorika semata.

Bahkan, menurutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan yang sangat populis untuk menunjukkan bahwa beban kondisi saat ini tidak hanya ditanggung masyarakat.

"Tidak hanya jadi retorika politik, dan kalau perlu, ambil langkah-langkah yang ekstrem dan sangat populis, misalnya potong gaji pejabat 50% atau berapa, gitu kan. Untuk kelihatan bahwa kita sama-sama ada di kondisi yang tidak baik-baik saja ini, gitu," tegasnya.

Dia menilai langkah semacam itu dapat menjadi pesan kuat bahwa seluruh elemen negara, mulai dari pejabat hingga anggota DPR, turut menanggung dampak dari kondisi yang sedang dihadapi masyarakat.

Demonstrasi Jadi Bukti Ruang Demokrasi Masih Terbuka

Sementara itu, Sosiolog Nia Elvina menilai pemerintah perlu meningkatkan intensitas komunikasi kepada masyarakat terkait esensi dari setiap kebijakan yang dijalankan.

Menurut dia, kebijakan yang bersifat progresif pada dasarnya selalu menghadapi tantangan besar, terutama ketika berhadapan dengan kelompok elite yang memiliki kepentingan berbeda.

"Saya kira pemerintah harus meningkatkan intensitas penerangan esensi kebijakan tersebut kepada masyarakat luas, melalui berbagai saluran atau media komunikasi yang ada. Kalau Indonesia mau maju dengan kebijakan yang progresif, tentu tantangannya tinggi," ujarnya saat dihubungi.

Nia juga mengingatkan agar akademisi dan mahasiswa tetap menggunakan pendekatan kritis dalam menilai setiap kebijakan pemerintah. Namun, kritik tersebut sebaiknya disertai usulan solusi yang konstruktif bagi kepentingan masyarakat.

Menurutnya, kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu dengan mengatasnamakan rakyat kecil.

"Bukan memperjuangkan kepentingan kelas atas, ditutup jubah kepentingan wong cilik," katanya.

Terkait gelombang demonstrasi yang terjadi saat ini, Nia menilai kondisi tersebut justru menunjukkan bahwa ruang demokrasi masih terbuka. Dia berpandangan masyarakat masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka kepada pemerintah.

Dia membandingkan kondisi tersebut dengan pengalaman pada periode pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, kritik terbuka terhadap kebijakan pemerintah pada masa lalu kerap dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan tidak jarang berujung pada berbagai bentuk tekanan terhadap pihak yang menyampaikan kritik.

Nia juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai secara esensial merupakan kebijakan konstruktif karena bertujuan mengatasi persoalan gizi masyarakat.

"Jika dalam tataran implementasinya kurang tepat, tugas akademisi dan kelas menengah termasuk mahasiswa juga untuk menyampaikan masukan yang konstruktif bagaimana seharusnya kebijakan MBG diimplementasikan," jelasnya.

Pandangan serupa disampaikannya terkait tuntutan penurunan harga BBM. Menurut Nia, masyarakat perlu melihat persoalan tersebut dari sisi yang lebih mendasar karena hampir seluruh pemerintahan sebelumnya juga pernah mengambil kebijakan penyesuaian harga BBM.

Dia menambahkan, kebijakan penyesuaian harga BBM yang saat ini menyasar kelompok masyarakat atas dinilai belum menyentuh kepentingan masyarakat bawah secara langsung.

"Untuk saat ini, kenaikan untuk kelas atas, saya kira, tidak menyentuh kepentingan masyarakat kelas bawah atau marhaen ini tadi," tandasnya.