Pengadaan kompor listrik disiapkan untuk tahun 2027 dengan anggaran yang diusulkan Rp 815,6 miliar. Program ini mengundang pertanyaan, salah satunya terkait aliran listrik yang saat ini masih sering padam, seperti pekan lalu.
Usulan ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Secara keseluruhan, anggaran Kementerian ESDM tahun 2027 yang diajukan sebesar Rp 27,33 triliun atau naik dari pagu 2026 yang Rp 21,67 triliun.
Alokasi ini dibagi menjadi tiga. Pertama, program strategis infrastruktur senilai Rp 22,475 triliun atau 82 persen. Kedua, belanja operasional senilai Rp 3,56 triliun atau 13 persen. Terakhir, belanja publik nonfisik senilai Rp 1,3 triliun atau 5 persen.
Adapun pengadaan kompor listrik senilai Rp 815,56 miliar ada pada belanja Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). ”Kompor listrik untuk mengurangi kebutuhan LPG dan mencari bauran energi lain. Tidak hanya ini tapi kompor CNG, macam-macam kita buat (untuk alternatif LPG),” tutur Bahlil dalam rapat kerja itu.
Dia juga meminta bantuan anggota DPR untuk mengetahui di mana saja kompor listrik ini dibutuhkan.
Dalam wawancara cegat, Bahlil sempat menjelaskan pengadaan kompor listrik untuk mengurangi penggunaan LPG. Sebab, setiap tahun, pemerintah harus mengeluarkan devisa sekitar Rp 130 triliun untuk membeli LPG. Dari jumlah itu, katanya, subsidi LPG mencapai Rp 80 triliun lebih.
”Kalau kita biarkan (penggunaan LPG), akan jadi soal. Salah satu alternatif adalah dorong kompor listrik,” ujarnya.
Pengadaan kompor listrik ini dilirik mengingat daya listrik di rumah tangga Indonesia masih rendah, bisa untuk kompor di bawah 900 kWh. Harapannya, kompor listrik bisa digunakan di daerah-daerah.
Program kompor listrik ini juga masuk dalam rancangan rencana kerja pemerintah tahun 2027 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026.
Program ini rencananya menjangkau 2 juta-5 juta rumah tangga dimulai dengan konversi kompor LPG ke kompor listrik secara bertahap melalui pemberian insentif, peningkatan akses listrik andal, dan penyediaan perangkat pendukung rumah tangga.
Disebutkan pula, program ini fokus di wilayah dengan pasokan listrik andal dan tidak termasuk rencana pembangunan jaringan gas.
Pilot project sudah dilakukan PT PLN di wilayah Bali Selatan dan Surakarta pada Januari 2023. Tidak disebutkan berapa rumah tangga yang akan menerima kompor listrik. Namun, uji coba ini disebut menggunakan 538.271 kWh untuk memasak atau setara 24.594 tabung LPG 3 kg.
Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, tidak yakin program pengadaan kompor listrik ini bisa menjadi solusi atas masalah tingginya impor LPG.
Menurut dia, bukan penggunaan LPG rumah tangga yang menjadi akar masalah, melainkan lemahnya produksi energi domestik dan buruknya tata kelola ketahanan energi nasional.
Program kompor listrik, kata Nur, hanya akan menciptakan beban fiskal baru yang tidak kecil. Subsidi akan berpindah bentuk saja.
“Jika masyarakat harus diberikan kompor gratis, peningkatan kapasitas listrik gratis, insentif tarif listrik, serta pembangunan infrastruktur tambahan, maka negara tetap menanggung biaya yang besar. Yang berubah hanyalah nama pos anggarannya,” tuturnya secara tertulis.
Nur mencontohkan, uji coba kompor induksi di Solo dan Denpasar menimbulkan resistensi masyarakat sehingga program dihentikan.
Dalam catatan harian Kompas, uji coba oleh PLN tersebut bukan dilakukan pada 2023, melainkan tahun 2022. Program konversi akhirnya diputuskan untuk dibatalkan oleh PT PLN pada 27 September 2022 karena banyak masyarakat keberatan.
Dalam jajak pendapat Kompas sepanjang 26-28 September 2022, enam dari sepuluh responden menyatakan tidak setuju dengan program itu. Bahkan, porsi penolakan dari masyarakat kelas atas mencapai 71,4 persen. Sebagian dari Masyarakat yang pernah menggunakan kompor induksi pun menyatakan tidak setuju.
Tiga alasan penolakan terbesar adalah penambahan beban listrik rumah tangga, tidak tahu cara penggunaan, akan kerepotan ketika mati listrik. (Kompas.id 8 Oktober 2022)
Selain itu, menurut Nur, saat ini sebagian besar pelanggan listrik rumah tangga berada pada daya 450-900 VA. Adapun kompor induksi umumnya di atas 1.000 VA.
Masalah berikutnya adalah ketidakpastian biaya yang harus ditanggung masyarakat. Dengan menggunakan tabung LPG subsidi, rumah tangga miskin memiliki kepastian berapa biaya yang harus dikeluarkan.
Sebaliknya, penggunaan listrik menciptakan ketidakpastian baru. Konsumsi listrik rumah tangga akan meningkat, sementara kemampuan masyarakat untuk menghitung biaya tambahan tersebut relatif terbatas.
“Dalam kondisi daya beli yang masih tertekan, persepsi kenaikan pengeluaran sekecil apa pun akan memicu resistensi,” tambah Nur.
Karena itu, lanjutnya, asumsi bahwa masyarakat akan dengan mudah beralih ke kompor listrik merupakan asumsi yang lemah secara akademik.
Nur juga melihat sasaran paling logis dari program ini justru kelompok menengah dan kelompok atas yang memiliki kapasitas listrik memadai dan konsumsi energi lebih besar. Namun, wacana kompor listrik justru diarahkan kepada kelompok pengguna LPG subsidi. Akibatnya, kata Nur, kelompok masyarakat yang paling rentan malah menjadi objek eksperimen kebijakan transisi energi.
Di sisi lain, program ini berpotensi memperbesar beban PLN dan sistem ketenagalistrikan nasional. Sementara itu, keterandalan listrik PLN masih dipertanyakan. Pekan lalu saja, banyak kota/kabupaten mengalami pemadaman listrik bergilir.
Nur menyarankan kebijakan lebih difokuskan pada peningkatan produksi energi domestik, percepatan jaringan gas rumah tangga, pengembangan gasifikasi batubara yang ekonomis, reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran, serta peningkatan efisiensi rantai pasok LPG nasional.
“Keberhasilan kebijakan energi tidak diukur dari berapa banyak kompor yang dibagikan, melainkan dari seberapa besar ketahanan energi nasional benar benar meningkat,” tuturnya.
