Klarifikasi BEM STIAMI Tegaskan Tidak Pernah Tergabung dalam BEM Bersatu

Pihak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Institut STIAMI menyampaikan klarifikasi terkait klaim yang mengatasnamakan organisasi dalam konferensi pers tanpa mandat sah. (Sumber: Instagram @bemstiami_official)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Institut STIAMI menyampaikan klarifikasi terkait klaim yang mengatasnamakan organisasi dalam konferensi pers tanpa mandat sah.

Mengutip unggahan di akun Instagram @bemstiami_official, Selasa (16/6/2026), Presiden Mahasiswa Institut STIAMI, M Rizky Pratama, menegaskan tidak pernah tergabung dalam aliansi yang mengatasnamakan BEM Fakultas Bersatu maupun bentuk koalisi lain tanpa koordinasi dan keputusan resmi organisasi.

Dalam unggahan tersebut, turut disampaikan tujuh poin terkait kegiatan konferensi pers yang diduga melibatkan pihak mengatasnamakan BEM KM Institut STIAMI.

Pertama, bahwa di lingkungan Institut STIAMI tidak terdapat lembaga yang bernama BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Administrasi Institut STIAMI.

Baca Juga: Aliansi BEM Bersatu Singgung Nama Tiyo Ardianto, Diduga Dekat dengan Jaringan Politik Tertentu

Kedua, BEM KM STIAMI tidak pernah memberikan mandat, delegasi, surat tugas, maupun bentuk penugasan lainnya kepada pihak yang bersangkutan untuk hadir dan mewakili organisasi dalam kegiatan press conference.

Ketiga, kehadiran serta pernyataan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dilakukan tanpa koordinasi, komunikasi, maupun pemberitahuan terlebih dahulu kepada BEM KM STIAMI.

Keempat, segala bentuk pernyataan, sikap, pandangan, maupun klaim oleh pihak yang bersangkutan merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak dianggap sebagai sikap resmi BEM KM STIAMI.

Kelima, BEM KM STIAMI menjunjung tinggi prinsip kelembagaan etika organisasi, serta mekanisme pengambilan keputusan yang kolektif. Setiap individu yang mengatasnamakan organisasi wajib memperoleh mandat dan persetujuan resmi dari lembaga.

Keenam, pihaknya pun menyayangkan adanya penggunaan nama dan identitas organisasi tanpa persetujuan maupun legitimasi yang sah, karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik dan merugikan nama baik lembaga.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV