Bisnis.com, SURABAYA – Ribuan mahasiswa di Kota Surabaya, Jawa Timur yang tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya (ABS) akan menggelar demonstrasi secara besar-besaran di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo hari ini. Rabu (17/6/2026).
Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya Nasrawi Ibnu Dahlan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya menyatakan bahwa pihaknya dalam unjuk rasa tersebut menyoroti berbagai aspek dalam kebijakan pemerintah yang berjalan dan semakin menghimpit kehidupan rakyat di bidang ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia.
Selain itu, ia menegaskan bahwa hal tersebut juga menjadi bentuk tanggung jawab moral yang diemban mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
"Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat semakin terhimpit oleh berbagai persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Aksi ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada kepentingan rakyat serta upaya menjaga cita-cita reformasi agar tidak terus mengalami kemunduran," ucapnya.
Lebih lanjut, Nasrawi menegaskan bahwa aksi tersebut diharapkan dapat menjadi momentum konsolidasi gerakan mahasiswa untuk mengingatkan pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat dan menjalankan pemerintahan secara transparan, demokratis, serta berkeadilan sosial.
Aliansi BEM Surabaya juga mengimbau seluruh massa aksi untuk senantiasa menjaga ketertiban, solidaritas, dan fokus pada substansi tuntutan. Peserta aksi diminta waspada terhadap segala bentuk provokasi, penyusupan, maupun upaya yang dapat mencederai perjuangan mahasiswa.
Baca Juga
- Demonstrasi Meluas, Pengamat Desak Langkah Konkret Pemerintah
- 6.675 Personel Gabungan Polri-TNI Diterjunkan Kawal Demo di DPR, Monas, hingga BGN
- Unsur Masyarakat Sipil Surabaya Gelar Demonstrasi di Depan Grahadi, Ini Tuntutannya
Ia mengimbau seluruh massa aksi diharapkan dapat mengikuti arahan koordinator lapangan serta menjaga nama baik gerakan mahasiswa sebagai gerakan yang kritis, damai, dan bermartabat.
"Kita datang membawa gagasan dan tuntutan rakyat, bukan membawa kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, seluruh massa aksi harus tetap disiplin, solid, dan waspada terhadap segala bentuk provokasi yang dapat mencoreng perjuangan mahasiswa," jelasnya.
Adapun 7 Tuntutan Aksi Demonstrasi Aliansi BEM Surabaya (ABS) adalah sebagai berikut:
1. Menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM demi menstabilkan harga bahan pokok dan meringankan beban ekonomi rakyat kecil yang kian terhimpit.
2. Mendesak pemerintah mengambil langkah taktis untuk menyelamatkan nilai tukar Rupiah yang kian merosot, serta menuntut pencopotan menteri atau pejabat inkompeten yang terbukti gagal menjadi pengelola negara.
3. Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memiskinkan para koruptor, Kami juga menolak keras bangkitnya militerisme dan dwifungsi aparat yang mengancam supremasi sipil, serta menuntut pencabutan UU TNI dan UU POLRI karena berpotensi membungkam kebebasan berdemokrasi.
4. Menolak eksploitasi lingkungan berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN) Khususnya SWL Surabaya, Negara wajib menghormati serta melindungi hak-hak atas tanah adat masyarakat Papua dari cengkeraman oligarki.
5. Mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memulihkan ekosistem yang rusak akibat eksploitasi, yang secara nyata telah menghancurkan komoditas lokal dan mematikan mata pencaharian para petani.
6. Menuntut evaluasi total terhadap jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP, Pemerintah harus segera membangun sistem mitigasi yang jelas dan memastikan penyaluran bantuan ke sekolah-sekolah dilakukan secara transparan, tepat sasaran, serta bebas korupsi.
7. Mengecam segala bentuk pelanggaran HAM dan segala upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil.
Tak hanya Aliansi BEM Surabaya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) bersama Aliansi Mahasiswa Unair juga telah berencana mengadakan demonstrasi di titik yang sama, yakni Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada hari ini.
Presiden BEM Unair M Rizqi Senja Virawan mengungkapkan aksi tersebut adalah inisiasi mahasiswa Unair sebagai desakan kepada pemerintah untuk dapat menghentikan sejumlah program dan kebijakan yang dinilai tidak efektif dan membebani APBN.
Rizqi mengaku pihaknya telah melakukan kajian dan menyusun setidaknya 16 tuntutan untuk disampaikan dalam aksi tersebut. Dari belasan tuntutan itu, ada dua tuntutan utama yang menjadi prioritas massa aksi, yakni penghentian program MBG dan KDMP serta pencabutan UU TNI-Polri.
"Untuk tuntutan kami itu sebetulnya ada 16. Cuma kalau untuk tuntutan utamanya itu adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis sama Koperasi Desa Merah Putih. Lalu, ada cabut Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI. Itu yang menjadi tuntutan paling utama," beber Rizqi.
Sementara tuntutan lainnya, mereka mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat. Lalu, menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
BEM Unair juga mendesak negara dan aparat untuk dapat menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil serta membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
Selanjutnya, Ksatria Airlangga juga meminta negara menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan. Serta menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
"Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran," tegasnya.
Rizqi memperkirakan ratusan mahasiswa Unair akan turun ke jalan. Ia juga membuka kemungkinan mahasiswa kampus lain untuk dapat bergabung dalam aksi tersebut.
"Insyaallah nanti ada 400 sampai 500 yang akan datang dari teman-teman Unair. Cuma nanti barangkali ada kampus lain yang akan bergabung juga, kami sangat terbuka," ujarnya.
Rizqi menjelaskan alasan pemilihan Gedung Negara Grahadi sebagai titik aksi. Menurutnya, aksi tersebut bukan digagas dan ditujukan agar dapat ditemui oleh pejabat tertentu.
"Kalau untuk Grahadi sendiri, sebetulnya kami menyasar untuk lebih mengedukasi bahwa negara sedang tidak baik-baik saja. Jadi kami memang tidak mengincar bahwa nanti akan ada pejabat yang turun untuk menandatangani apapun itu di Grahadi," ucapnya.
Namun, ia menyebut bahwa pemilihan titik aksi di Grahadi adalah sebagai bentuk edukasi yang dilakukan mahasiswa kepada publik agar semakin peka dan peduli terhadap keadaan sosial, politik dan ekonomi yang sedang melanda tanah air saat ini.
"Kami tidak mengincar itu, tapi kami mengincar bahwasanya nanti masyarakat Surabaya akan tahu dan akan lebih sadar bahwasanya negara hari ini itu sedang tidak baik-baik saja, dan nanti akan berimbas kepada masyarakat kecil," pungkasnya.
Adapun 16 Poin Tuntutan BEM Unair dan Aliansi Mahasiswa Unair antara lain:
1. Menuntut penguatan integritas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.
3. Menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
4. Menghentikan budaya antikritik dan menjamin kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi.
5. Mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan pejabat pemerintahan.
6. Mengusut tuntas kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
7. Menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup masyarakat serta memulihkan ekosistem yang telah mengalami kerusakan.
8. Menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
9. Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
10. Membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
11. Mengembalikan independensi Bank Indonesia dengan mengutamakan kompetensi dan keahlian moneter dalam struktur kepemimpinannya.
12. Menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil.
13. Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan.
14. Menuntut pemerataan akses dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
15. Menghentikan praktik eksploitasi buruh serta segala bentuk diskriminasi gender di dunia kerja.
16. Menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
