JAKARTA, DISWAY.ID - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena merupakan bagian dari visi, misi, dan kontrak politik yang telah disampaikan kepada rakyat saat kampanye pemilihan presiden.
Qodari menjelaskan bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai presiden dua tahun lalu, Prabowo telah memaparkan berbagai program prioritas kepada masyarakat, termasuk program MBG.
BACA JUGA:Pemerintah Ubah Skema Pemberian Insentif MBG, SPPG Berkinerja Baik Bakal Dapat Lebih Besar
"Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan," kata Qodari, dikutip Rabu, 17 Juni 2026.
Menurut Qodari, program MBG lahir dari tujuan yang mulia, yakni mengatasi persoalan gizi yang masih dihadapi sebagian anak-anak dan balita di Indonesia. Ia menilai persoalan tersebut perlu ditangani karena berpotensi memengaruhi tumbuh kembang generasi muda.
Meski mengakui pelaksanaan MBG menghadapi berbagai tantangan, Qodari menegaskan kondisi tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menghentikan program.
BACA JUGA:BGN Pastikan Dapur MBG Tetap Beroperasi, Moratorium SPPG Fokus Evaluasi dan Perbaikan Program
Sebaliknya, pemerintah akan terus melakukan perbaikan agar pelaksanaannya semakin optimal.
Ia mengatakan pemerintah tetap membuka ruang diskusi dan menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen memperbaiki tata kelola program agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.
"Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya," ujarnya.
Qodari menambahkan, MBG bukan satu-satunya program yang dijalankan sebagai bagian dari mandat politik Presiden Prabowo. Berbagai kebijakan lain juga dirancang untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ia mencontohkan langkah pemerintah dalam menghentikan praktik kecurangan ekspor sumber daya alam strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu, serta perluasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan melalui program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi besar transformasi bangsa yang tengah dijalankan pemerintah.
BACA JUGA:Elza Syarief Mundur dari Pengacara Sony Sonjaya dalam Perkara Korupsi MBG: Dia Tak Jujur!
Karena itu, ia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk menuntaskan program-program yang telah dijanjikan selama masa jabatannya.
- 1
- 2
- »
