Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) menilai uji coba digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) di Banyuwangi menunjukkan hasil positif. Keberhasilan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperluas implementasi layanan digital itu ke 42 kabupaten/kota serta satu provinsi.
Luhut Binsar Pandjaitan Ketua KPTDP mengatakan, perlinsos hadir melalui portal dan bukan aplikasi, sehingga memungkinkan pendaftaran bantuan sosial hanya dengan NIK dan verifikasi wajah.
Luhut menekankan, pendaftaran bantuan sosial yang sebelumnya membutuhkan waktu 200 hari. Saat ini bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Dampak digitalisasi perlindungan sosial diklaim juga terlihat di wilayah Bali dan Surabaya. Biaya yang sebelumnya mencapai Rp150.000, sekarang bebas biaya.
“Kita sudah membuktikan bahwa teknologi buatan anak bangsa mampu menyelesaikan persoalan yang selama puluhan tahun menjadi tantangan. Dengan data yang semakin akurat dan terintegrasi, Presiden dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk memastikan bantuan negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Luhut dalam Rapat Koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Rabu (17/6/2026).
Luhut menekankan perbaikan ketepatan sasaran diproyeksikan membuka potensi efisiensi belanja sekitar Rp170 triliun hingga Rp260 triliun, setara 10 miliar dolar AS hingga 15 miliar dolar AS.
“Angka tersebut merupakan estimasi strategis, bukan penghematan yang telah terealisasi, dan masih bergantung pada kualitas data serta keberhasilan perluasan. Setiap perubahan data wajib memiliki jejak audit yang jelas,” ungkapnya.
Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Katanya ini menjadi dasar bagi perluasan layanan ke 42 kabupaten/kota.
“Portal ini menyatukan data dari delapan kementerian/lembaga melalui Digital Public Infrastructure, sebagai pendekatan pertama yang diterapkan di Indonesia.Warga yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mengakses portal secara mandiri, sementara yang belum dapat dibantu melalui agen pendamping,” katanya.
Inovasi ini ditopang tiga fondasi digital public infrastructure, yaitu identitas digital dan verifikasi biometrik untuk memastikan keaslian pemohon, pertukaran data pemerintah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang menghubungkan data kependudukan, DTSEN, ketenagakerjaan, listrik, dan aset, serta pembayaran digital untuk penyaluran yang cepat dan transparan.
Kemensos bersama kementerian/lembaga terkait telah menyiapkan 60.000 agen pendamping untuk membantu pendaftaran sekaligus menutup kesenjangan literasi digital.
“Uji coba diperluas ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi untuk menguji tata kelola, infrastruktur, dan regulasi sebelum penerapan yang lebih luas. Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas berjalan di Surabaya dan seluruh Bali, mencakup 9 kecamatan dan 14 kelurahan/desa. Per 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 KK telah mendaftar melalui portal, dibantu lebih dari 700 agen pendamping yang terdiri dari ASN, petugas PKH/TKSK, tokoh masyarakat, PKK, dan Dasawisma,” ungkapnya.
Portal Perlinsos diharapkan dapat diperluas secara nasional pada Oktober 2026. (lea/saf/ipg)
