Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meluncurkan aplikasi Decision Support System Jaga Rimba untuk mempermudah pengelolaan hutan Indonesia berbasis data.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan aplikasi ini merupakan langkah inisiatif transformasi digital dari internal kementerian dan direktorat jenderal untuk mewujudkan "one man policy" atau kebijakan satu orang terhadap kompleksitas tata kelola kehutanan Indonesia yang memerlukan informasi yang cepat, akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jadi ide ini sederhana, namun saya kira memiliki urgensi historis untuk memperbaiki kinerja kita, Jadi DSS ini sederhana, tidak hanya sekedar aplikasi, kita coba membenahi cara berpikir kita. Kita tidak boleh lagi ego sektoral,” kata Raja Antoni dalam acara peluncuran DSS Jaga Rimba di Jakarta, Rabu.
Raja Antoni mengatakan sebelumnya Kementerian Kehutanan memiliki sebanyak 300 aplikasi yang dikelola masing-masing direktorat jenderal untuk administrasi pengelolaan kehutanan termasuk perizinan penggunaan lahan.
Dengan adanya DSS Jaga Rimba diharapkan setiap informasi sudah terintegrasi menjadi satu aplikasi yang bisa dipantau langsung oleh menteri dan bisa diakses oleh semua unit direktorat terkait.
Baca juga: Pemerintah komitmen selesaikan penetapan 1,4 juta ha hutan adat
Baca juga: Menhut akselerasi layanan digital taman nasional lewat aplikasi
Ia juga berharap platform ini dapat melakukan improvisasi dan perbaikan besar terhadap kebijakan pengelolaan hutan dan tidak ada lagi tumpang tindih penggunaan lahan yang tidak berizin sehingga hutan Indonesia bisa tetap terjaga yang menjadi rumah bagi kehidupan bangsa Indonesia.
“Harapannya DSS ini kita bisa memberikan pihak luar kemudahan berusaha, agar lebih mudah, lebih nyaman, investasi masuk lebih terukur, perizinan disederhanakan waktunya, lebih akuntabel, tidak ada masalah di kemudian hari,” harap Raja Juli.
Inisiatif ini selaras dengan pembangunan Asta Citra Presiden 2025-2029 khususnya dalam penguatan pemerintahan digital, pengembangan "smart government" serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
DSS Jaga Rimba akan memberikan data berupa informasi geospasial yang mengintegrasi semua informasi dari seluruh lingkup kementerian dan sembilan direktorat jenderal, yang bisa menjadi landasan pembuatan kebijakan dan keputusan.
Sistem ini dilengkapi dengan berbagai fitur antara lain pemantauan proses perizinan, analisis rules and regulations untuk indikasi tumpang tindih perizinan, pemantauan pengelolaan hutan, serta early warning system untuk pemantauan devegetasi serta perubahan tutupan hutan secara lebih dini yang di perbarui setiap dua minggu.
DSS Jaga Rimba juga memberikan analisis pemantauan kebakaran hutan secara "real time" agar langkah pengawasan dan penyelesaian masalah lebih cepat dilakukan.
Baca juga: Menhut dorong integrasi perhutanan sosial dengan perlindungan pekerja
Baca juga: Menhut: RI tingkatkan kewaspadaan hadapi El Nino dan kemarau panjang
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan aplikasi ini merupakan langkah inisiatif transformasi digital dari internal kementerian dan direktorat jenderal untuk mewujudkan "one man policy" atau kebijakan satu orang terhadap kompleksitas tata kelola kehutanan Indonesia yang memerlukan informasi yang cepat, akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jadi ide ini sederhana, namun saya kira memiliki urgensi historis untuk memperbaiki kinerja kita, Jadi DSS ini sederhana, tidak hanya sekedar aplikasi, kita coba membenahi cara berpikir kita. Kita tidak boleh lagi ego sektoral,” kata Raja Antoni dalam acara peluncuran DSS Jaga Rimba di Jakarta, Rabu.
Raja Antoni mengatakan sebelumnya Kementerian Kehutanan memiliki sebanyak 300 aplikasi yang dikelola masing-masing direktorat jenderal untuk administrasi pengelolaan kehutanan termasuk perizinan penggunaan lahan.
Dengan adanya DSS Jaga Rimba diharapkan setiap informasi sudah terintegrasi menjadi satu aplikasi yang bisa dipantau langsung oleh menteri dan bisa diakses oleh semua unit direktorat terkait.
Baca juga: Pemerintah komitmen selesaikan penetapan 1,4 juta ha hutan adat
Baca juga: Menhut akselerasi layanan digital taman nasional lewat aplikasi
Ia juga berharap platform ini dapat melakukan improvisasi dan perbaikan besar terhadap kebijakan pengelolaan hutan dan tidak ada lagi tumpang tindih penggunaan lahan yang tidak berizin sehingga hutan Indonesia bisa tetap terjaga yang menjadi rumah bagi kehidupan bangsa Indonesia.
“Harapannya DSS ini kita bisa memberikan pihak luar kemudahan berusaha, agar lebih mudah, lebih nyaman, investasi masuk lebih terukur, perizinan disederhanakan waktunya, lebih akuntabel, tidak ada masalah di kemudian hari,” harap Raja Juli.
Inisiatif ini selaras dengan pembangunan Asta Citra Presiden 2025-2029 khususnya dalam penguatan pemerintahan digital, pengembangan "smart government" serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
DSS Jaga Rimba akan memberikan data berupa informasi geospasial yang mengintegrasi semua informasi dari seluruh lingkup kementerian dan sembilan direktorat jenderal, yang bisa menjadi landasan pembuatan kebijakan dan keputusan.
Sistem ini dilengkapi dengan berbagai fitur antara lain pemantauan proses perizinan, analisis rules and regulations untuk indikasi tumpang tindih perizinan, pemantauan pengelolaan hutan, serta early warning system untuk pemantauan devegetasi serta perubahan tutupan hutan secara lebih dini yang di perbarui setiap dua minggu.
DSS Jaga Rimba juga memberikan analisis pemantauan kebakaran hutan secara "real time" agar langkah pengawasan dan penyelesaian masalah lebih cepat dilakukan.
Baca juga: Menhut dorong integrasi perhutanan sosial dengan perlindungan pekerja
Baca juga: Menhut: RI tingkatkan kewaspadaan hadapi El Nino dan kemarau panjang
