EtIndonesia.com Kedutaan Besar Amerika Serikat di Tiongkok baru-baru ini mengeluarkan tiga peringatan dalam tiga hari berturut-turut, yang memperingatkan warga negara AS keturunan Tionghoa serta mereka yang memiliki hubungan dengan perusahaan atau pemerintah AS bahwa mereka berisiko menjadi sasaran rezim komunis Tiongkok, termasuk kemungkinan ditahan, ditangkap, atau dikenai larangan keluar dari Tiongkok.
Para analis mengatakan rangkaian peringatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah AS semakin khawatir terhadap pola penegakan hukum yang sewenang-wenang dan penahanan warga negara AS secara sengaja oleh rezim Tiongkok di tengah persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok, bukan sekadar terhadap kasus-kasus individual.
Dalam peringatan yang dikeluarkan pada 15 Juni, Misi AS di Tiongkok memperingatkan bahwa rezim Tiongkok dapat menargetkan warga negara AS keturunan Tionghoa, termasuk “mereka yang terlibat dalam sengketa bisnis, memiliki hubungan dengan perusahaan-perusahaan AS, atau memiliki keterkaitan dengan aparat penegak hukum AS, militer AS, maupun badan intelijen AS.”
Pemberitahuan tersebut juga menyatakan bahwa “individu yang mengikuti program yang didanai pemerintah AS serta mereka yang memiliki hubungan masa lalu maupun saat ini dengan pemerintah AS” juga dapat menghadapi risiko.
Peringatan terbaru ini menyusul dua pemberitahuan lain yang dikeluarkan selama akhir pekan, setelah penangkapan seorang akademisi Amerika keturunan Tionghoa, Min Zin, di Kunming, Provinsi Yunnan, dengan tuduhan spionase.
Dalam pemberitahuan berjudul “Kewarganegaraan Ganda” yang dikeluarkan pada 13 Juni, Misi AS di Tiongkok menekankan bahwa Tiongkok tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Warga negara AS yang memasuki Tiongkok daratan menggunakan “dokumen perjalanan yang diterbitkan Tiongkok” atau yang masih memiliki “dokumen identitas Tiongkok yang sah” dapat menghambat kemampuan pemerintah AS untuk memberikan layanan konsuler apabila mereka dikenai larangan keluar negeri, ditahan, atau menghilang.
Dalam pemberitahuan “Larangan Keluar Negeri dan Penahanan” yang dikeluarkan pada 14 Juni, Misi AS di Tiongkok memperingatkan tentang “penegakan hukum lokal secara sewenang-wenang di Tiongkok yang dapat berujung pada penahanan, penangkapan, atau larangan keluar negeri.” Peringatan itu menyebutkan bahwa “otoritas Tiongkok dapat memberlakukan larangan keluar negeri dengan alasan apa pun tanpa proses hukum yang jelas dan transparan untuk menyelesaikannya.”
Pada 12 Juni, Kementerian Luar Negeri rezim Tiongkok mengonfirmasi penangkapan Min Zin, seorang warga negara AS yang memimpin sebuah lembaga pemikir mengenai demokrasi dan aktivisme di Myanmar. Menurut kementerian tersebut, Min ditahan atas tuduhan spionase dan membahayakan keamanan nasional Tiongkok. Ia menghilang pada 3 Juni setelah terbang ke Kunming, Provinsi Yunnan, di wilayah barat daya Tiongkok.
Kasus yang Memiliki Implikasi Politik dan GeopolitikSun Kuo-hsiang, profesor hubungan internasional dan bisnis di Universitas Nanhua, Taiwan, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa kasus Min memiliki implikasi politik dan geopolitik.
Menurutnya, rangkaian peringatan perjalanan yang muncul setelah penangkapan Min—termasuk soal kewarganegaraan ganda, larangan keluar negeri, serta risiko yang terkait dengan afiliasi terhadap lembaga dan program AS—menunjukkan bahwa Washington melihat kasus tersebut dalam kerangka penegakan hukum yang sewenang-wenang dan penahanan warga AS secara sengaja oleh rezim Tiongkok.
Mengenai peringatan terbaru, Sun mengatakan bahwa Beijing kemungkinan memandang orang-orang keturunan Tionghoa yang memiliki hubungan dengan institusi AS melalui sudut pandang keamanan dan loyalitas, bukan sebagai pengunjung asing biasa.
“Di bawah kerangka keamanan nasional dan undang-undang kontra-spionase Tiongkok yang diperluas, penelitian akademik, pekerjaan kebijakan publik, sengketa bisnis, akses data, atau riwayat pekerjaan di pemerintahan dapat ditafsirkan ulang sebagai risiko keamanan,” katanya.
Shen Ming-shih, peneliti di Divisi Penelitian Keamanan Nasional pada Institut Penelitian Pertahanan dan Keamanan Nasional Taiwan, mengatakan bahwa warga negara AS keturunan Tionghoa saat ini menghadapi risiko tinggi jika mengunjungi Tiongkok.
Menurutnya, alasan utama adalah persaingan strategis antara Tiongkok dan Amerika Serikat.
“Rezim Tiongkok selalu mencurigai bahwa Amerika Serikat ingin menekan atau mengalahkan Tiongkok,” katanya.
Shen menambahkan bahwa “Tiongkok memandang Amerika Serikat sebagai musuh potensial dan menganggap banyak pengunjung asing sebagai mata-mata; yang diperlukan hanyalah menemukan bukti untuk menangkap mereka.”
Faktor TaiwanKetegangan di Selat Taiwan tetap tinggi karena rezim Tiongkok terus menolak kedaulatan Taiwan dan mengancam akan mencaplok pulau yang memiliki pemerintahan sendiri, demokrasi yang bebas, serta merupakan mitra Amerika Serikat tersebut.
Shen mengatakan bahwa risiko yang dihadapi warga negara AS yang bepergian ke Tiongkok daratan saat ini tentu berkaitan dengan hubungan lintas selat antara Tiongkok dan Taiwan.
“Karena kerja sama Taiwan dan Amerika Serikat semakin erat, rezim Tiongkok menjadi semakin curiga terhadap orang-orang yang datang dari Amerika Serikat, termasuk akademisi dan pihak lain yang tidak memiliki motif politik,” ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa warga negara AS keturunan Tionghoa yang menggunakan dokumen identitas Tiongkok untuk memasuki negara tersebut dapat menimbulkan kecurigaan yang lebih besar dari Partai Komunis Tiongkok (PKT).
“[Mereka akan berkata], Anda jelas warga negara AS, mengapa menggunakan identitas Tiongkok untuk masuk ke Tiongkok? Apakah Anda memiliki motif tersembunyi?”
Sun mengatakan bahwa peringatan AS tersebut mungkin bukan akibat langsung dari ketegangan di Selat Taiwan, “tetapi berkaitan dengan situasi keseluruhan persaingan keamanan antara Amerika Serikat dan Tiongkok.”
Warga Amerika Keturunan Tionghoa Terjebak di PersimpanganSun juga menyoroti dimensi intelijen dan keamanan dalam hubungan AS–Tiongkok. Menurutnya, Washington telah menuduh pihak-pihak yang terkait dengan intelijen Tiongkok berupaya merekrut personel pemerintah dan militer AS, baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun, melalui platform konsultasi atau lowongan pekerjaan palsu.
Hal itu membuat siapa pun yang memiliki latar belakang keturunan Tionghoa sekaligus pengalaman bekerja untuk pemerintah AS menjadi lebih sensitif secara politik dari kedua sisi.
Sun menyimpulkan bahwa peringatan terbaru Kedutaan Besar AS mencerminkan penilaian Washington bahwa:
“Di tengah meningkatnya rivalitas AS–Tiongkok, Beijing kemungkinan semakin sering menggunakan larangan keluar negeri, interogasi, penahanan, atau pembatasan akses konsuler terhadap individu yang berada di persimpangan antara etnis Tionghoa, kewarganegaraan Amerika, dan hubungan dengan institusi negara AS.”
Shen mengatakan bahwa peringatan Kedutaan Besar AS sekali lagi membuktikan bahwa Tiongkok daratan di bawah pemerintahan Partai Komunis Tiongkok merupakan wilayah berisiko tinggi bagi warga asing.
“Tidak peduli apa tujuan kunjungan Anda atau bagaimana Anda berinteraksi dengan masyarakat setempat, di Tiongkok daratan, jika PKT ingin menahan Anda, mereka tidak memerlukan alasan apa pun; mereka bisa saja merekayasa tuduhan terhadap Anda,” katanya.
Luo Ya dan Reuters berkontribusi dalam laporan ini.
Artikel ini terbit di The Epoch Times edisi Bahasa Inggris
