Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, mengeklaim sistem digitalisasi data yang tengah dilakukan pemerintah bisa membuat negara hemat. Estimasi penghematan, menurut Luhut, bisa mencapai ribuan triliun.
Luhut menyebut estimasi itu berdasarkan digitalisasi program perlindungan sosial (Perlinsos) dan beberapa digitalisasi lainnya seperti Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara).
“Saya kira ribuan triliun. Mungkin Rp 1.500 triliun, mungkin Rp 2.000. (Hemat dari) kebocoran dan juga seperti tadi yang Presiden bilang, critical mineral itu sangat terkontrol...dan kita coba dengan Simbara, ini tinggal mengembangkan terus saja ini, dan itu akan membuat efisien,” kata Luhut yang juga Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan di Kantor DEN, Jakarta, pada Rabu (17/6).
Luhut pun menilai melalui digitalisasi, korupsi bisa diminimalisasi. “Kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi. Atau sangat kurang untuk korupsi,” ujarnya.
Mengenai Perlinsos Digital, sistem itu tengah digarap oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP). Sistem tersebut memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai.
Data Perlinsos Digital nantinya terkoneksi dengan Dukcapil, BPS/DTSEN, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, Kemensos, ATR/BPN, Korlantas dan BKN.
Setelah uji coba dilakukan di 42 kabupaten/kota, Luhut menarget Perlinsos Digital bisa diluncurkan secara nasional pada Oktober-November tahun ini.
“Nanti pada Oktober-November, presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90%... Jadi dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini,” tutup Luhut.
