Ironi Superpremium Labuan Bajo: Rapuhnya Keselamatan & Urgensi Transportasi Umum

Kualitas destinasi wisata dunia bukan sekadar soal keindahan alam atau kemegahan akomodasi, melainkan jaminan keselamatan manusia. Saat Labuan Bajo diberi label 'superprioritas' dan 'superpremium', ekspektasi publik terhadap layanannya pun melambung. Sayangnya, realitas di lapangan belum sepenuhnya siap.

Tragedi memakan korban jiwa kembali terjadi di Labuan Bajo. Dua wisatawan Austria tewas setelah jatuh di sekitar air terjun Cunca Wulang, Minggu (24/5/2026). Kejadian ini menambah daftar panjang kecelakaan wisata di destinasi wisata superprioritas, mulai dari jembatan ambruk hingga kapal tenggelam (Kompas, 26/05/2026).

Sebagai destinasi superprioritas, keselamatan wajib menjadi prioritas utama. Pemerintah dan pengelola tidak boleh berkompromi dengan nyawa manusia. Sungguh ironis jika wisata berlabel 'superpremium' ini justru abai terhadap keselamatan, hingga membuat wisatawan merasa sedang bertaruh nyawa.

Jika terus dibiarkan dan pemerintah tetap abai, bukan tidak mungkin Labuan Bajo akan ditinggalkan oleh pelancong mancanegara. Bagaimanapun, wisatawan datang untuk bersenang-senang, bukan untuk mempertaruhkan nyawa akibat buruknya layanan dan infrastruktur pendukung. Tanpa adanya jaminan keselamatan, reputasi Labuan Bajo taruhannya.

Pemerintah perlu menyiapkan anggaran khusus demi keselamatan di Labuan Bajo. Dana ini harus dikucurkan secara sinergis oleh kementerian dan lembaga terkait demi menjamin keamanan serta kenyamanan para wisatawan.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) gencar membangun infrastruktur berupa jaringan jalan dan trotoar yang dilengkapi fasilitas halte. Namun sayangnya, rute angkutan yang tersedia saat ini masih terbatas pada Angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dari Bandara Komodo menuju kawasan wisata Labuan Bajo. Belum ada integrasi angkutan umum yang dapat mengakomodasi kebutuhan wisatawan sekaligus aktivitas harian warga lokal, seperti untuk keperluan sekolah dan bekerja.

Transportasi umum di daerah destinasi wisata hendaknya juga dibenahi, supaya pelancong nyaman bermobilitas. Terlebih tahun 2028, Provinsi Nusa Tenggara Timur terpilih sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON). Ini adalah momentum untuk sekaligus membenahi transportasi umum modern seperti kota-kota lain yang sudah mendapat bantuan skema pembelian layanan (buy the service).

Urgensi pembenahan transportasi umum di destinasi superprioritas ini mencakup empat aspek. Pertama, menjamin keselamatan dan menekan risiko fatalitas. Berbagai insiden kecelakaan wisatawan di Labuan Bajo, baik di darat maupun laut menunjukkan lemahnya standardisasi keamanan. Transportasi publik yang dikelola resmi umumnya memiliki kelayakan kendaraan, sertifikasi pengemudi, dan rute yang lebih terukur. Pembenahan moda darat ini akan meminimalkan ketergantungan wisatawan pada transportasi informal yang sulit diawasi.

Kedua, mengatasi ketimpangan aksesibilitas antara wisatawan dan warga lokal. Saat ini, layanan modern seperti Angkutan KSPN baru menyentuh rute linier dari Bandara Komodo ke pusat wisata. Akibatnya, wisatawan kesulitan mengeksplorasi destinasi pendukung di luar jalur utama karena minimnya moda yang terintegrasi. Di sisi lain, warga lokal belum merasakan dampak langsung infrastruktur jalan dan halte dari Kementerian PUPR untuk mobilitas harian mereka. Transportasi umum yang inklusif akan memecahkan masalah dua arah ini.

Ketiga, momentum menyambut PON 2028. Sebagai salah satu etalase utama di NTT, Labuan Bajo akan menghadapi lonjakan besar pergerakan manusia, mulai dari atlet, ofisial, suporter, hingga jurnalis. Tanpa sistem transportasi publik yang modern dan terintegrasi, mobilitas selama ajang olahraga terbesar nasional ini berpotensi lumpuh.

Keempat, mengadopsi standar kota modern melalui skema Buy the Service (BTS). Banyak kota di Indonesia sukses mentransformasi transportasinya lewat skema pembelian layanan ini, pemerintah membeli layanan operator untuk menjamin angkutan yang aman, tepat waktu, dan nyaman. Sebagai destinasi 'superpremium', Labuan Bajo sudah sepatutnya menerapkan sistem serupa demi menghapus kesan bahwa daerah ini hanya mahal di akomodasi, tetapi tertinggal dalam layanan publik dasar.

Kemewahan destinasi wisata tidak diukur dari megahnya hotel berbintang atau mahalnya tiket masuk, melainkan dari rasa aman yang dirasakan setiap orang di dalamnya. Membenahi sistem keselamatan dan mengintegrasikan transportasi publik bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak agar Labuan Bajo tidak kehilangan pesonanya dan berubah menjadi potret kelam pariwisata nasional.

Momentum PON 2028 harus menjadi titik balik bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Labuan Bajo, untuk membuktikan bahwa pembangunan fisik mampu berjalan selaras dengan peningkatan layanan publik.

Pembenahan transportasi umum di Labuan Bajo bukan lagi sekadar pelengkap estetika kota, melainkan investasi jangka panjang demi reputasi pariwisata nasional, keselamatan jiwa, dan kesiapan menyambut agenda besar masa depan. Hanya dengan cara inilah, predikat 'superprioritas' benar-benar bermakna bagi keselamatan wisatawan sekaligus kesejahteraan warga lokal.