SENIN malam, 15 Juni 2026, Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menjadi panggung drama politik yang menyimpan banyak pertanyaan mendalam.
Bukan sekadar insiden unjuk rasa biasa. Ini adalah cermin retak dari sebuah republik yang sedang berdiri di persimpangan antara janji reformasi dan pragmatisme kekuasaan.
Forum diskusi bertajuk "Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia" yang menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko—ketiganya pejabat Kabinet Merah Putih — sejak awal dirancang sebagai ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa.
Ironi pertama sudah terlihat dari sini: dialog digelar oleh para mantan aktivis kepada para aktivis penerus, namun berakhir dengan para pejabat dievakuasi, mobil mereka dikepung mahasiswa, dan teriakan "katanya mau ngajak diskusi, tapi malah kabur" bergema di halaman kampus.
Warisan yang Tak TerselesaikanDi tengah forum, satu di antara mahasiswa menyebut Budiman Sudjatmiko sebagai "pengkhianat reformasi"— tuduhan yang bukan sekadar makian, melainkan akumulasi kekecewaan generasional yang telah lama menumpuk.
Budiman bukan sembarang pejabat. Ia adalah salah satu tokoh paling ikonik dari gerakan mahasiswa 1998, mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang pernah mendekam di balik jeruji rezim Soeharto demi cita-cita yang sama dengan yang kini diteriakkan para pengkritiknya.
Baca juga: Mencari Budiman Sudjatmiko
Seorang peserta bahkan sempat berkata kepadanya: "Saya mengidolakan Anda dari dulu, tapi Anda mengkhianati kami. Piye, penak 'pa dadi menteri Prabowo? Lali karo rakyat?"
Ini bukan sekadar pergantian loyalitas politik. Ini adalah konfrontasi antara dua versi diri yang sama—satu dari masa lalu, satu dari masa kini.
Budiman menjawab para pengkritiknya dengan menegaskan, "Aku masih seperti Budiman yang dulu. Saya enggak berubah."
Pernyataan ini, betapa pun jujurnya, justru mengandung masalah besar secara retoris dan politis.
Mantan aktivis yang kini menjabat semestinya paham bahwa legitimasi moral tidak cukup diklaim, ia harus dibuktikan melalui kebijakan yang konkret dan berpihak.
Seorang yang lahir dari rahim gerakan rakyat seharusnya tahu bahwa kritik jalanan bukan musuh yang harus dihadapi dengan pembelaan diri—melainkan termostat yang harus dibaca dengan tenang.
Justru ucapan Budiman di atas panggung, "Kalau mau kritik jangan di medsos, langsung saja di sini," yang memantik kekesalan audiens—sebuah undangan terbuka yang kemudian berbuah badai yang tak terkendali.
Ini bukan kegagalan teknis komunikasi; ini adalah kegagalan membaca ruang sosial-politik yang sedang mendidih.
Ada pun sikap balik yang keras dari seorang tokoh sekaliber Budiman Sudjatmiko—bila memang terbukti demikian—adalah bentuk kenaifan demokratis yang tak layak datang dari mantan aktor utama gerakan mahasiswa.
