Pendidikan Gratis: antara Impian Konstitusi dan Realita Pungutan

Bayangan tentang sekolah gratis selalu terasa indah. Dalam konsep ideal, sekolah adalah rumah kedua bagi anak-anak. Seperti mengelola rumah tangga, baik buruknya sebuah sekolah dimulai dari "penghuninya" (murid dan guru), kemudian bangunan fisik, hingga hubungan dengan "tetangga" (masyarakat sekitar). Agar dapat berjalan optimal, sekolah negeri yang mengusung konsep gratis tentu tidak boleh meminta tambahan biaya dari orang tua. Sementara sekolah swasta umumnya menggantungkan biaya operasional dari iuran wali murid.

Namun, angan-angan tentang pendidikan gratis seringkali terbentur oleh angka. Pemerintah telah menetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mengatur kelayakan dari segi gedung, pendidik, hingga kurikulum. Pertanyaannya, jika tidak ada bantuan dari pemerintah seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), berapa biaya riil yang harus dikeluarkan agar satu anak bisa mengenyam pendidikan dengan standar itu?

Pertanyaan mengenai biaya pendidikan tanpa subsidi ini sempat mengemuka dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan dokumen uji materi UU Sisdiknas yang dikutip Indonesia Corruption Watch (ICW) , pemerintah sempat mengakui adanya disparitas biaya yang sangat besar antara sekolah negeri dan swasta. Wakil dari Kementerian PPN, Amich Alhumami, menyebutkan bahwa biaya operasional per murid di sekolah negeri berkisar sekitar Rp 24,9 juta per tahun.

Angka ini melonjak drastis di sekolah swasta. Tergantung pada kualitas dan fasilitas, biaya di sekolah swasta bisa mencapai "berlipat-lipat" hingga Rp 200 juta per siswa per tahun . Fakta ini menunjukkan bahwa jargon "gratis" hanya akan terwujud jika negara hadir penuh. Tanpa alokasi dana yang tepat, beban pendidikan akan sepenuhnya jatuh ke pundak orang tua.

Lalu, apakah negara tidak punya uang? Faktanya, anggaran pendidikan pada APBN 2026 direncanakan mencapai lebih dari Rp 757 triliun. Namun, para pengamat pendidikan menilai alokasi ini tidak bijak. Seperti diberitakan Kompas.id, porsi terbesar dari anggaran tersebut justru tersedot ke program lainnya, bukan pada investasi jangka panjang seperti peningkatan kualitas guru, renovasi sekolah, atau pengembangan teknologi .

ICW bahkan mencatat bahwa selama ini anggaran pendidikan sering "salah urus". Dana mengalir ke 24 kementerian/lembaga yang tidak berkaitan langsung dengan pendidikan dasar, dan sebagian besar habis untuk belanja pegawai. Akibatnya, meski anggaran naik, fasilitas belajar mengajar banyak yang terbengkalai, dan guru honorer masih bergaji minim.

Yang lebih memprihatinkan adalah praktik di lapangan. Meski sekolah negeri digadang-gadang gratis, kenyataan di masyarakat justru sering memberatkan. Sebuah tragedi memilukan terjadi di Nusa Tenggara Timur, di mana seorang siswa SD dikabarkan mengakhiri hidup lantaran tertekan tidak mampu membeli buku dan pena yang nilainya hanya sekitar Rp 10.000 .

Kasus ini menyadarkan kita bahwa "gratis" itu ternyata mahal. Di banyak daerah, orang tua masih harus merogoh kocek untuk seragam, buku, alat tulis, hingga transportasi. Praktik pungutan ini bahkan terkadang berubah menjadi bisnis. Di Pekanbaru, misalnya, Inspektorat Provinsi Riau menemukan mark-up harga seragam di 31 SMA negeri. Total kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan ke orang tua mencapai Rp 566 juta . Ini membuktikan bahwa celah "biaya penunjang" sering disalahgunakan untuk mencari keuntungan.

Menyadari kesenjangan ini, pemerintah mulai menginisiasi program nyata menuju pendidikan gratis. Presiden Prabowo Subianto, dalam sambutannya di Banjarbaru, menegaskan komitmen untuk membuka kampus kedokteran, sains, dan teknik gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin. Targetnya adalah memutus rantai kemiskinan, di mana anak pemulung bisa bermimpi menjadi insinyur atau dokter dengan biaya ditanggung penuh oleh negara .

Selain itu, di tingkat dasar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberlakukan Sekolah Swasta Gratis. Mulai 15 Juni 2026, warga Jakarta bisa mendaftar ke sekolah swasta tanpa dipungut biaya sepeser pun. Kuotanya pun cukup besar, hingga 70 persen di gelombang pertama . Inilah model yang diharapkan bisa menjawab keterbatasan daya tampung sekolah negeri tanpa membebani masyarakat.

Kesimpulan

Mungkinkah pendidikan gratis di Indonesia?

Jawabannya: Mungkin, namun dengan syarat.

Pendidikan gratis tidak cukup hanya dengan menghapus uang gedung atau SPP. Pendidikan gratis yang sejati adalah ketika negara menanggung seluruh biaya yang diatur dalam 8 Standar Nasional Pendidikan. Agar mimpi ini menjadi kenyataan, diperlukan tiga langkah revolusioner:

1. Reformasi Anggaran: Pemerintah harus berani memprioritaskan belanja modal (bangunan, alat peraga, laboratorium) dan kesejahteraan guru, serta menghentikan kebocoran dana di kementerian/lembaga lain .

2. Pengawasan Ketat: Pungutan liar dan mark-up seragam harus diberantas dengan sanksi tegas. Biaya operasional sekolah harus transparan.

3. Komitmen Berkelanjutan: Program seperti Sekolah Swasta Gratis di Jakarta dan kampus gratis untuk anak tidak mampu harus menjadi standar nasional, bukan hanya program sesaat.

Jika langkah ini ditempuh, maka biaya sekitar Rp 24,9 juta per anak per tahun di sekolah negeri atau lebih di swasta bukanlah beban, melainkan investasi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanpa itu, kata "gratis" hanya akan menjadi pemanis di atas beban yang tak kunjung usai.