JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah Provinsi Jakarta membuka 2.843 lowongan kerja melalui Program Padat Karya 2026 sebagai bantalan sosial bagi warga pemilik KTP Jakarta yang terdampak tekanan ekonomi. Program ini menawarkan kesempatan kerja dengan masa kerja hingga tiga bulan.
Program Padat Karya merupakan skema penyerapan tenaga kerja untuk berbagai kegiatan pemerintah. Pekerjaan ini bersifat sementara dan ditujukan untuk memberikan penghasilan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, program ini hadir sebagai respons atas tekanan ekonomi yang mulai dirasakan masyarakat Jakarta. Pendaftaran kerja sudah dibuka dan bisa diakses melalui https://www.jakarta.go.id/padat-karya.
”Kami membuka program ini sebagai bantalan sosial jangka pendek agar masyarakat tetap bisa bekerja dan memperoleh penghasilan,” ujar Pramono, Jumat (17/6/2026).
Selain memberikan kesempatan kerja, Program Padat Karya juga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat lingkungan.
Program ini terbuka bagi warga yang memiliki KTP Jakarta, berusia produktif 18-59 tahun, dan belum memiliki pekerjaan saat mendaftar. Para peserta yang lolos seleksi akan menerima upah setara Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta, yakni sekitar Rp 5,7 juta per bulan.
Adapun masa kerja program berkisar 41 hari hingga tiga bulan. Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta membuka kemungkinan perpanjangan pelaksanaan program apabila dinilai efektif dan masih dibutuhkan.
Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Chico Hakim mengatakan, Program Padat Karya merupakan bagian dari komitmen Pemprov Jakarta untuk menghadirkan kebijakan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
”Melalui Program Padat Karya, kami tidak hanya membuka kesempatan kerja, tetapi juga memastikan bantuan ini benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan. Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi pengangguran dan mendorong perputaran ekonomi hingga tingkat kelurahan dan RW,” kata Chico, Jumat (17/6/2026).
Ribuan peserta nantinya akan terlibat dalam berbagai kegiatan pelayanan publik, mulai dari sektor sosial, kesehatan, pendidikan, kebersihan lingkungan, hingga pekerjaan pendukung infrastruktur.
Untuk memastikan program tepat sasaran, dinas-dinas yang membuka lowongan akan memverifikasi data pendaftar terlebih dahulu sebelum hasil seleksi diumumkan melalui platform resmi Program Padat Karya.
Di sisi lain, pemerintah kota dan kabupaten administrasi diminta memperkuat sosialisasi hingga tingkat kecamatan, kelurahan, RT, dan RW agar informasi program dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Jakarta bertanggung jawab memastikan platform Program Padat Karya berjalan optimal sekaligus memperluas penyebaran informasi melalui berbagai kanal resmi pemerintah.
Pemprov Jakarta juga mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi resmi terkait Program Padat Karya dan tidak mudah mempercayai informasi yang tidak jelas sumbernya.
”Kami mengajak seluruh warga Jakarta untuk mendukung program ini. Bersama-sama, kita bangun Jakarta yang lebih kuat dan inklusif,” ujar Chico.
Ada empat perangkat daerah Pemprov Jakarta yang membuka kesempatan kerja melalui Program Padat Karya 2026, yakni Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Sumber Daya Air, serta Dinas Lingkungan Hidup.
Salah satu posisi yang tersedia adalah Petugas Lalu Lintas (Flagman) Dinas Bina Marga. Pendaftaran untuk posisi ini dibuka hingga 25 Juni 2026, sementara masa kerja dijadwalkan berlangsung 41 hari, mulai 1 Juli hingga 10 Agustus 2026.
Ada pula lowongan untuk posisi Petugas Pembangunan JPO Dinas Bina Marga. Pendaftaran dibuka hingga 26 Juni 2026, dengan masa kerja 3 bulan, terhitung mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.
Dinas Sumber Daya Air Jakarta juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengisi posisi Petugas Keamanan. Pendaftaran untuk posisi ini berlangsung hingga 26 Juni 2026, dengan masa kerja 3 bulan, yakni mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.
Selanjutnya, Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara membuka lowongan untuk posisi Pekerja Lapangan. Pendaftaran dibuka hingga 17 Juni 2026, dengan masa kerja selama 3 bulan, terhitung mulai 22 Juni hingga 22 September 2026.
Sementara itu, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Barat membuka lowongan untuk posisi Tukang Listrik. Pendaftaran dibuka hingga 26 Juni 2026, dengan masa kerja selama 3 bulan, mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.
Untuk informasi lowongan kerja lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses platform resmi Program Padat Karya melalui https://www.jakarta.go.id/padat-karya, yang juga menjadi tempat pendaftaran secara daring.
Adapun saat mendaftar, pelamar diminta mengisi data diri berupa nama lengkap, jenis kelamin, NIK, nomor handphone yang terhubung dengan WhatsApp, serta mengunggah foto KTP. Pelamar juga perlu memilih posisi yang dilamar dan menuliskan pengalaman kerja yang relevan dengan posisi tersebut. Program ini hanya diperuntukkan bagi warga ber-KTP Jakarta.
Ketua DPRD Jakarta Suhud Alynudin menilai Program Padat Karya merupakan langkah positif untuk membantu menekan angka pengangguran di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
Di sisi lain, Suhud juga mengusulkan agar Pemprov Jakarta menjalin kolaborasi dengan Program Magang yang digagas pemerintah pusat agar peluang penyerapan tenaga kerja di Jakarta semakin besar.
”Jika dapat dikolaborasikan atau disinergikan dengan program pemerintah pusat, tentu bisa membantu mengurangi pengangguran di Jakarta,” ujarnya.
Sementara itu, warga Jakarta Pusat, Ina (34), berharap pendaftaran dan seleksi Program Padat Karya dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, sehingga kesempatan kerja benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Ia juga berharap program seperti ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi terus dikembangkan agar semakin banyak masyarakat terserap ke dunia kerja.
Pengembangannya dapat dilakukan melalui perluasan sektor padat karya, pelatihan keterampilan kerja, program penempatan kerja di perusahaan, serta dukungan bagi pengembangan usaha mandiri.
