JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboe Bakar menyoroti soal dugaan pungutan liar (pungli) dalam layanan pemakaman gratis di Jakarta.
Karena itu, ia meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta mengevaluasi pelaksanaan layanan pemakaman gratis yang selama ini dijalankan pemerintah.
"Saya juga memohon evaluasinya, Pak Fajar (Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota), terkait pemakaman gratis, ya. Karena ternyata di lapangan masih banyak yang merasakan adanya pungli yang berlebihan," kata Nabilah dalam rapat bersama eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Baca juga: Kronologi ART di Bekasi Diduga Curi Perhiasan dan Emas Majikan Senilai Rp 100 Juta
Nabilah mengatakan, masyarakat sebenarnya sudah mengetahui bahwa layanan pemakaman di TPU yang dikelola pemerintah pada dasarnya tidak dipungut biaya.
Namun, dirinya tetap mendapat laporan dari warga yang masih diminta pungutan saat mengurus pemakaman.
"Tolong bagaimana tindak lanjut dari Dinas Pertamanan terkait hal tersebut. Jangan sampai ini menjadi pembiaran terus-menerus, Pak Fajar. Kasihan masyarakat," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Fajar Sauri mengakui praktik pungli masih menjadi persoalan yang terus ditertibkan oleh pihaknya.
Fajar menilai, dugaan pungli tidak hanya berasal dari internal pengelola pemakaman, tetapi juga melibatkan pihak di luar petugas TPU.
"Memang kita akui pungli itu sudah pelan-pelan kita tertibkan, Bu. Namun polanya yang berbeda. Untuk internal kita, alhamdulillah sudah mulai mengakui kalau itu kesalahan," kata Fajar.
Baca juga: Bisnis Tulang Ikan di Jakut: Dibeli Rp 4.500, Dijual hingga Rp 65.000
Ia mengatakan hasil penelusuran di lapangan menunjukkan adanya pihak lain yang turut melakukan pungutan kepada keluarga ahli waris.
"Tapi pola lainnya adalah ada pungli di luar dari orang-orang pemakaman. Mohon maaf, yang kita temui adalah keterlibatan RT dan RW, sehingga memberikan kebebasan untuk melakukan penerimaan uang di luar dari orang-orang pemakaman," ujar Fajar.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat masyarakat kerap mengira pungutan berasal dari petugas TPU, padahal uang diterima pihak lain.
"Dan itu sudah terbukti ada yang mengelola di luar dari pemakaman, sehingga ahli waris tahunya itu orang pemakaman. Nah, ini kita harus terus telusuri masalah-masalah penyebabnya," kata Fajar.
Dalam rapat yang sama, Nabilah juga menyoroti persoalan keterbatasan lahan pemakaman di Jakarta.
Ia menilai masalah pemakaman masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI karena kebutuhan lahan makam terus meningkat, sedangkan penambahan area pemakaman baru masih terbatas.
Baca juga: Wajah Baru RTH Jakarta, Dari Ruang Terbuka Jadi Pusat Aktivitas Warga
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan taman dan ruang terbuka hijau, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pelayanan pemakaman yang dibutuhkan masyarakat.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
