Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan kebutuhan anggaran Kementerian PKP tahun 2027 yakni sebesar Rp 106 triliun. Nantinya, anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai program perumahan seperti BSPS atau renovasi 2 juta lebih rumah sampai membangun rumah susun (rusun).
Meski demikian, pagu indikatif Kementerian PKP tahun depan hanya ada pada angka Rp 9,913 triliun. Dengan begitu, ia juga meminta tambahan anggaran.
“Dalam mendukung PKPN (program kerja prioritas nasional) tersebut, usulan kebutuhan anggaran Kementerian PKP Tahun 2027 adalah sebesar Rp 106 triliun. Dengan target 2.084.460 unit BSPS (renovasi rumah),” kata sosok yang akrab disapa Ara itu dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta pada Rabu (17/6).
“Dengan pagu indikatif sebesar Rp 9,913 triliun diperlukan tambahan sebesar Rp 96,09 triliun untuk mencapai target tersebut,” lanjutnya
Proporsi terbesar dari kebutuhan anggaran itu adalah program fisik sebesar Rp 102,91 triliun atau 97,09 persen. Sementara itu, program non-fisik hanya sebesar Rp 3,09 triliun atau 2,91 persen.
Terkait program BSPS atau renovasi rumah sebanyak 2.084.460 unit, Ara menjelaskan kebutuhan anggarannya mencapai Rp 57,29 triliun. Sementara untuk rusun, Ara berencana untuk membangun 50.000 unit di tahun depan dengan anggaran Rp 36,94 triliun.
‘Untuk rumah susun sebesar Rp 36,94 triliun untuk 50.000 unit atau 421 tower, ini juga saya banyak sekali mendapatkan aspirasi dari berbagai kalangan untuk rumah susun ini jadi kami ajukan,” ujarnya.
Menurut Ara, program BSPS dan pembangunan rusun tersebut merupakan upaya Kementerian PKP untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun.
“Kementerian PKP juga sedang untuk melaksanakan Program 3 juta rumah melalui BSPS dan rumah susun,” kata Ara.
Selain itu, terdapat alokasi untuk rumah khusus sebesar Rp 8 triliun untuk 23.410 unit. Kemudian di penanganan kawasan kumuh dan sanitasi sebesar Rp 519 miliar untuk 375 hektare ada di 25 lokasi dan bantuan PSU sebesar Rp 155,82 miliar untuk 10.550 unit.
Untuk itu, Ara juga meminta Komisi V DPR RI agar mendukung usulan tambahan tersebut agar target program perumahan tahun depan dapat tercapai.
“Terakhir, kami mohon dukungan Komisi V untuk mendukung usulan tambahan anggaran belanja kementerian perumahan Tahun anggaran 2027 guna mempercepat pencapaian target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, serta pelaksanaan program prioritas nasional,” ujar Ara.
