Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mulai mengimplementasikan program biodiesel B50 pada 1 Juli 2026 sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengantisipasi dampak gejolak geopolitik global terhadap pasokan dan harga energi.
Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengatakan kebijakan tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan strategis, terutama dalam menjaga ketahanan energi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (17/6/2026), Dwi menjelaskan bahwa terdapat empat parameter utama dalam ketahanan energi yang menjadi dasar pemerintah mendorong implementasi B50.
"Berbicara mengenai ketahanan energi ini ada empat parameternya, yaitu availability atau ketersediaan, kemudian akses energi, keterjangkauan atau affordability, dan juga ramah lingkungan atau acceptability," ujar Dwi.
Menurutnya, keempat aspek tersebut menjadi landasan pemerintah dalam mempercepat pemanfaatan biodiesel berbasis minyak sawit. Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan tersebut juga merupakan respons terhadap dinamika geopolitik global yang memengaruhi pasar energi internasional.
Dwi mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan Indonesia dapat semakin mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Di saat yang sama, pemerintah juga terus mendorong proses transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Baca Juga
- Istana Ungkap Alasan Prabowo Tidak Hadiri Agenda KTT Asean-Rusia di Kazan
- Mendag Wajibkan Shopee-TikTok Shop Cs Tolak Seller Tanpa NIB
- Elitery (ELIT) Fokus Proyek Margin Tinggi, Bidik Pasar Malaysia hingga Eropa
"Presiden mengharapkan agar kita dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik serta juga mendorong transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan," katanya.
Ia menegaskan implementasi B50 yang mulai berlaku pada awal Juli mendatang tidak hanya bertujuan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, tetapi juga sebagai langkah antisipatif menghadapi fluktuasi harga minyak dunia yang masih berlangsung.
"Jadi ada beberapa faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan, lebih kepada merespons juga kondisi geopolitik. Kita tahu harga minyak sedang naik turun, teman-teman juga mungkin merasakan fluktuasi harga minyak," ujarnya.
