JAKARTA, KOMPAS – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P menepis tudingan terlibat dalam rangkaian demonstrasi mahasiswa yang mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah. Meski demikian, pemerintah tetap diminta terbuka dan menyerap kritik yang disampaikan mahasiswa.
Bantahan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P Said Abdullah. Ia menegaskan, partai politik berlambang kepala banteng itu, tak terlibat dalam demonstrasi oleh mahasiswa pada Agustus 2025 ataupun yang kembali marak digelar mahasiswa, dalam sepekan terakhir. Terlebih, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah memerintahkan kadernya untuk tidak melibatkan partai dalam demonstrasi mahasiswa.
“Sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum, terhadap berbagai demonstrasi, baik akhir Agustus yang lalu maupun turunnya adik-adik mahasiswa, tidak ada sama sekali keterlibatan dari PDI Perjuangan. Baik itu sebagai kader maupun sebagai anggota. Itu bukan cara-cara PDI Perjuangan,” kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Ketua Badan Anggaran DPR ini sekaligus menyayangkan dikaitkannya dugaan keberadaan kader PDI-P Andi Widjajanto dalam demo mahasiswa di sekitar Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6/2026). ”Keikutsertaan atau jalan-jalan yang terlihat seperti Andi Widjajanto, itu sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa itu adalah PDI Perjuangan," ujarnya.
Ia juga menyayangkan isu yang mengaitkan eks Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto dengan kader PDI-P Andika Perkasa. “Kalau ada besanan, ada famili, itu tidak pada tempatnya mempermasalahkan kedekatan kekeluargaan. Kalau itu dikait-kaitkan, menurut hemat saya, tidak make sense sama sekali,” ujarnya.
Meski demikian, PDI-P melihat aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa melalui serangkaian demonstrasi belakangan, sah.
“Bagi PDI Perjuangan, siapapun yang demo, asal tidak merusak, menyuarakan aspirasi, sah-sah saja. Sebatas itu. Tapi mengorganisir, mendekati, supaya orang demo, apalagi mahasiswa nggak bisa diperintah, ya, itu di luar jangkauan kami semua,” lanjutnya.
Mahasiswa nggak bisa diperintah, ya, itu di luar jangkauan kami semua.
Said juga mendorong agar pemerintah menyikapi serangkaian demonstrasi mahasiswa belakangan, sebagai pendengar yang baik. Kritik yang disampaikan perlu diserap dan diaktualisasi dengan berbagai kebijakan pemerintah.
Apalagi, Said melihat kebijakan yang dikritik, salah satunya terkait tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN), memang perlu diperbaiki.
“Ada kekurangan kebijakan, seperti yang saya sampaikan, tata kelola BGN, sekarang menjadi fakta. Nah, yang begitu-begitu, ternyata BGN juga melakukan konsolidasi dan mapping terhadap anggarannya. Jadi, pada dasarnya pemerintah sudah merespons,” kata Said.
Sementara itu, juru bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menyatakan Presiden Prabowo Subianto sering menyampaikan kritik dan masukan itu baik bagi demokrasi. Negara membutuhkan pandangan berbeda untuk memastikan pemerintah tetap berada di jalur yang benar.
“Tentu agar program-program pemerintah, terutama program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, bisa lebih tepat sasaran dan tepat guna. Maka dari itu, kami menghargai setiap pendapat dan pandangan. Justru Pak Prabowo sangat egaliter. Beliau selalu memanggil para tokoh yang dianggap punya pengalaman,” ujarnya dalam kesempatan terpisah.
Meski demikian, Bahtra tetap mengingatkan kritik dan pendapat harus sesuai fakta dan berbasis data sehingga yang disampaikan menambah khazanah dan meningkatkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, kata Bahtra, Prabowo tidak menutup ruang diskusi dan menyampaikan pendapat.
Bahtra juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kerap dikritik dan diminta massa aksi untuk dihentikan. Dia menyebut, saat ini, pemerintah tengah memperbaiki tata kelola, termasuk menyisir anggaran dan penerima yang tidak tepat sasaran.
“Ini semua, kan, yang harus diperbaiki karena program ini adalah program yang sangat bagus, sangat mulia. Tentu tidak hanya memberi makan anak-anak kita, bayi, ibu hamil, ataupun ibu menyusui, tetapi program ini juga dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak-anak muda atau anak-anak di masa depan,” kata Bahtra.
Oleh karena itu, Bahtra meminta seluruh pihak perlu mengawasi program ini agar tepat sasaran. Tidak hanya dari pihak DPR, tetapi juga masyarakat, termasuk mahasiswa di dalamnya. Namun, dia meminta pendapat yang disampaikan harus tetap menghargai pendapat orang lain, dan jangan sampai merendahkan martabat orang tersebut.
