JAKARTA, KOMPAS – Pagu indikatif Kementerian Perhubungan hanya senilai Rp 28,349 triliun. Angka ini hanya memenuhi setengah dari anggaran kebutuhan Rp 55,162 triliun. Artinya, kekurangan atau backlog mencapai 48,62 persen atau Rp 26,8 triliun pada 2027. Belanja pegawai dan dukungan keselamatan menjadi pekerjaan rumah utama kementerian ini.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat jatah total pagu indikatif 2027 senilai Rp 28,349 triliun. Angka itu sesuai Surat Bersama Menteri keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tertanggal 7 Mei 2025.
Menhub Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR pada Rabu (17/6/2026) mengemukakan, pagu jangka menengah tahun 2027 senilai Rp 46,21 triliun. Pagu kebutuhannya mencapai Rp 55,162 triliun, tetapi pagu indikatif atau perkiraan alokasi anggaran hanya senilai Rp 28,349 triliun.
“Gap pagu indikatif 2027 terhadap pagu indikasi jangka menengah sebesar Rp 17,87 triliun atau 38,67 persen. Adapun dibandingkan pagu kebutuhan 2027 sebesar Rp 55,16 triliun, terdapat gap Rp 26,82 triliun atau sebesar 48,62 persen,” tutur Dudy di Jakarta dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR Lasarus.
Dalam rapat itu, hadir pula sejumlah pejabat publik lainnya. Beberapa di antaranya adalah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Teuku Faisal; serta, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Mohammad Syafii.
Pada 2027, fokus program prioritas Kemenhub tetap diarahkan pada sasaran utama, yakni keselamatan, konektivitas, dan pelayanan transportasi. Tiap Direktorat Jenderal Perhubungan, baik darat, laut, perkeretaapian, dan udara memiliki agenda masing-masing. Namun, tiap bagian mengutamakan pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan, perawatan, serta layanan keperintisan.
Berkaca dari kondisi ini, Dudy mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodasi dalam pagu indikatif 2027. Nilai yang diajukan sebesar Rp 20,12 triliun.
Secara rinci, tambahan itu untuk empat program. Pertama, dukungan layanan senilai Rp 9,17 triliun. Beberapa di antaranya adalah pemenuhan prioritas nasional pada kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3TP), serta stimulus tarif transportasi.
Kedua, dukungan keselamatan yang senilai Rp 7,99 triliun yang mencakup sejumlah hal. Beberapa di antaranya meliputi pemeliharaan, pengadaan, pemasangan perlengkapan jalan; peningkatan sarana bantu navigasi pelayaran; pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan; dan, peningkatan, pengoperasian, penggantian, dan perawatan prasarana kereta api dan pelintasan sebidang.
Ketiga, belanja pegawai karena anggaran pagu indikatif belum dapat memenuuhi kebutuhan belanja pegawai selama 1 tahun. Belanja ini mengakomodasi sebanyak 59.682 orang.
Keempat, program keperintisan yang perlu didukung dengan tambahan Rp 957,24 miliar. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan penyediaan layanan keperintisan transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.
Menanggapi hal ini, Lasarus mengatakan, gaji pegawai perlu menjadi prioritas untuk dituntaskan. Pos belanja pegawai ini meliputi tunjangan kinerja dan gaji pokok para pegawai.
Tak hanya itu, agenda utama yang perlu dilakukan adalah program ramp check atau inspeksi keselamatan dan kelaikan kendaraan pada transportasi publik. Kedua hal ini perlu dilakukan karena berkaitan dengan kesejahteraan dan nyawa manusia secara langsung.
“Enggak ada Proyek Strategis Nasional (PSN). Itu nanti dulu kalau ada duitnya. Kalau enggak ada duitnya, enggak usah bangun apa-apa karena pemerintah sendiri enggak mengalokasikan anggarannya,” kata Lasarus.
Ia memerintahkan agar pos belanja pegawai dan ramp check perlu diisi dengan dana yang ada. Setelah isu tersebut dituntaskan, baru pemerintah dapat melanjutkan dengan program pembangunan lainnya.
“Kami minta gaji (pegawai) diselesaikan dulu, didahulukan. Kalau masih ada sisa uangnya, silakan bangun, enggak ada sisa uangnya, enggak usah bangun, termasuk PSN,” ucap Lasarus.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi V DPR Roberth Rouw mempertanyakan keberpihakan pemerintah pada daerah-daerah tertinggal. Dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), misalnya, hampir seluruh kementerian memberikan dukungan pada pembanguannya, begitu pula dengan PSN.
“Nah, ini bagaimana dukungan terhadap daerah-daerah tertinggal itu? Menurut kami harus ada alokasi anggaran penugasan di kementerian untuk bisa menuntaskan atau mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal ini,” tutur politisi fraksi Partai Nasdem dari daerah pemilihan Papua ini.
Selama ini, kemiskinan di daerah tertinggal dilatarbelakangi juga minimnya infrastruktur, konektivitas, dan kelaikan tempat tinggal. Seluruh isu kompleks berada di satu tempat yang sama. Berbeda dengan Jakarta, penduduk miskin masih bisa menikmati transportasi publik yang mumpuni.
“Kehadiran pemerintah tidak ada di sana. Saya berharap melalui pemerintah, mitra di Komisi V untuk bisa berikan dukungan agar pemerintah pusat melalui kementerian ini ada penugasan khusus, bagaimana (mengembangkan) transportasi kami, buka isolasi di daerah kami (Papua),” ujar Roberth.
