Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta Bank Indonesia (BI) untuk tidak menggunakan cara lama untuk mengendalikan stabilitas nilai tukar rupiah pada 2027. Pada tahun depan, pemerintah dan DPR menyepakati target nilai tukar rupiah pada rentang Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS).
Padahal, level nilai tukar rupiah saat ini sudah melebihi batas atas target KEM PPKF 2027. Berdasarkan data Tradingview, level kurs sudah mencapai Rp17.745 per dolar AS. Hal ini kendati terjadi tren peningkatan dari level sebelumnya ketika rupiah sempat jatuh ke Rp18.166 per dolar AS.
Pada rapat pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027, Anggota Banggar DPR Dolfie OFP mempertanyakan cara BI dalam mencapai target nilai tukar rupiah tahun depan. Sebab, level saat ini saja sudah lebih tinggi dari batas atas yang ditetapkan tahun depan.
Menurut Dolfie, pola yang digunakan bank senral selama ini lebih kepada mengendalikan gejolak rupiah alih-alih stabilitas nilai tukarnya.
"Kemarin disebutkan gejolak itu dikendalikan plus minus 5%. Kalau plus minus 5% berlangsung selama lima tahun, sudah 25% dia terdepresiasi. Kalau 10 tahun [terdepresiasi] 50%. Itulah yang kami lihat kalau dibandingkan nilai tukar rupiah 10 tahun lalu dengan sekarang. Cocok polanya karena BI menggunakan teori mengendalikan gejolak," terang Dolfie di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Oleh sebab itu, pria yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR ini meminta agar kebijakan moneter BI memastikan nilai tukar selaras dengan nilai fundamental ekonomi.
Baca Juga
- Menakar Dampak Lonjakan Deposito Valas Terhadap Likuiditas Rupiah Perbankan
- Bos Danantara Bicara Peluang IHSG hingga Rupiah Segera Kinclong
- Iran-AS Damai, Rupiah Full Senyum Ditutup Level Rp17.708 per Dolar AS
Sebab, Dolfie menilai selalu ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan apabila pola yang digunakan BI selama ini yaitu untuk pengendalian gejolak.
Anggota Banggar DPR lainnya, Kamrussamad turut menyoroti tren nilai tukar rupiah yang kian terdepresiasi sejak 20 tahun belakangan. Dia menyoroti nilai tukar melemah dari Rp8.000 ke Rp12.000 per dolar AS selama kurun waktu 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Selanjutnya, nilai tukar terus melemah dari level Rp12.800 ke terakhir Rp15.600 selama satu dekade pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
"Artinya depresiasi nilai tukar rupiah konsisten mengalami penurunan dalam dua dekade terakhir antara rangenya 26-31%. Berarti kita harus memperbaiki," ujar politisi Partai Gerindra ini.
Sebagai respons, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman memastikan bank sentral selalu berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar secara keseluruhan. Dia menyebut level nilai tukar yang dijaga oleh bank sentral yakni berdasarkan fundamentalnya.
Dasar pengukuran nilai fundamental rupiah, jelasnya, yakni dengan perkembangan neraca pembayaran (neraca transaksi berjalan dan finansial) serta pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, level kurs Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar AS yang ditargetkan tahun depan merupakan asumsi fundamental rupiah.
"Jadi pada saat kami mempunyai asumsi nilai tukar fundamental tadi, tentunya itu berdasarkan berapa kira-kira pertumbuhan proyeksi PDB-nya, berapa current account-nya, berapa financial account-nya. Jadi itu caranya kami dalam melakukan proyeksi ataupun perkiraan nilai tukar fundamental," ujarnya pada forum yang sama.
Meski demikian, dalam pelaksanaannya, Aida tidak memungkiri persepsi pasar dan berbagai indikator makrekonomi lainnya turut memengaruhi pergerakan nilai tukar.
Untuk itu, BI terus melakukan upaya-upaya menjaga stabilitas rupiah termasuk penetapan koridor tertentu dalam hal pergerakan nilai tukar yang diperbolehkan.
"Koridor ini sejalan dengan sistem nilai tukar kita, yaitu yang mengambang terkendali. Ini kami perlukan dalam rangka menjaga bagaimana pergerakan tadi tetap terjaga dan terus sesuai dengan indikator-indikator makroekonomi," ujarnya.
