Grid.ID - Dedi Mulyadi beberkan kondisi SPMB Jabar 2026. Gubernur Jawa Barat sebut sekolah negeri belum bisa tampung semua siswa.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kemarahan sejumlah orangtua murid yang anaknya tidak lolos dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK negeri merupakan hal yang wajar.
Terbaru, Dedi Mulyadi beberkan kondisi SPMB Jabar 2026. Gubernur Jawa Barat sebut sekolah negeri belum bisa tampung semua siswa.
Menurut Dedi Mulyadi, situasi tersebut tidak sepenuhnya dapat disalahkan kepada masyarakat, melainkan menjadi gambaran bahwa pemerintah masih memiliki keterbatasan dalam menghadirkan layanan pendidikan yang mampu menjangkau seluruh calon siswa.
Pernyataan itu disampaikan Dedi setelah aksi protes para orangtua siswa di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat menjadi sorotan. Mereka menyuarakan keresahan karena anak-anaknya terancam tidak memperoleh bangku di sekolah negeri.
Dedi Mulyadi juga menilai pemerintah perlu bersikap terbuka dan mengakui berbagai kekurangan yang masih ada dalam sistem penyelenggaraan pendidikan. Ia menjelaskan, kemarahan para orangtua merupakan hal yang wajar karena muncul dari kekhawatiran bahwa anak-anak mereka tidak mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah negeri.
"Hari ini apabila banyak orang tua marah karena anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orang tua, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara," ujar Dedi, dikutip dari Antara Jabar, Jumat (12/6/2026).
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak seharusnya menyalahkan masyarakat atas kondisi yang terjadi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dedi Mulyadi mengakui bahwa kapasitas sekolah negeri di Jawa Barat saat ini masih belum sanggup menampung seluruh calon siswa yang mendaftar.
Menurutnya, keterbatasan tersebut bukan hanya disebabkan oleh jumlah sekolah yang masih kurang, tetapi juga oleh minimnya ketersediaan tenaga pengajar.
"Karena kami belum bisa menyiapkan sekolah negeri bagi seluruh rakyat, guru negeri bagi seluruh rakyat. Itu kesalahannya," ucap Dedi.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sekitar 444.000 siswa telah tercatat dalam sistem Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB). Dari total tersebut, diperkirakan sekitar 70.000 hingga 77.000 siswa masih berpotensi belum mendapatkan tempat di sekolah negeri.
Dalam kesempatan yang sama, Dedi Mulyadi turut memaparkan salah satu penyebab sejumlah calon siswa gagal diterima di sekolah negeri meskipun sebelumnya memiliki peluang besar untuk lolos. Menurutnya, persaingan menjadi semakin ketat karena adanya pendaftar dari luar wilayah pemetaan yang turut mendaftarkan diri ke sekolah-sekolah tertentu.
"Tanpa pemetaan, anaknya mendapat saingan dari para pendaftar baru dan anak-anak yang tidak masuk ke sekolah tujuan sebelumnya, kemudian mendaftar di sekolah tersebut. Akibatnya anaknya mengalami penurunan peringkat sehingga orang tuanya merasa anaknya berpotensi tidak terpetakan di sekolah negeri," jelas dia.
Dedi Mulyadi menyebut kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memicu keresahan di kalangan orangtua siswa selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Menanggapi aksi protes di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi menegaskan bahwa pemerintah harus siap menghadapi berbagai kritik maupun luapan emosi dari masyarakat.
Ia menjelaskan, para petugas sebenarnya sudah berusaha membantu orangtua yang datang untuk menyampaikan keluhan. Namun, pihak yang bersangkutan tidak menyerahkan data yang dibutuhkan agar proses penanganan bisa dilakukan.
Meski begitu, Dedi menilai situasi tersebut bukan persoalan besar karena pemerintah pada dasarnya memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Beliau bilang akan mencabut data, tetapi tidak memberikan data. Tapi tidak apa-apa. Pemerintah harus bersedia menerima emosi apa pun dari warganya. Yang penting, kita ingin memberikan layanan yang terbaik," ujar Dedi.
Sebagai langkah untuk mengatasi keterbatasan kapasitas sekolah negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan skema kerja sama dengan sejumlah sekolah swasta. Program ini ditujukan untuk membantu para siswa yang belum tertampung di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan negeri agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.
Dedi Mulyadi memastikan biaya pendidikan bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta mitra pemerintah akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta. Sekolah swasta yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, siswa yang bersekolah di situ terhitung tahun ajaran 2026-2027 biayanya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," terang Dedi, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (13/6/2026).
Menurut dia, kebijakan tersebut diambil agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri. (*)
Artikel Asli
