JAKARTA, KOMPAS - Program makan bergizi gratis atau MBG disarankan hanya diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan, salah satunya para murid di Sekolah Rakyat. Dengan pengembangan program Sekolah Rakyat yang juga masif, program MBG dinilai akan lebih tepat sasaran.
Dalam setahun terakhir, siswa sekolah rakyat dari jenjang SD-SMA di sekolah rakyat rintisan saat ini berjumlah sekitar 15.000 orang. Mereka merupakan anak-anak dari keluarga dari kelompok desil 1 dan desil 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu kategori miskin dan miskin ekstrem.
Mereka dijangkau dan diseleksi oleh pekerja sosial Kementerian Sosial untuk bersekolah di sekolah rakyat. Namun, tetap wajib mendapatkan izin orangtua untuk mengenyam pendidikan di sekolah berasrama hingga lulus. Dengan begitu, MBG akan tepat sasaran jika diberikan ke mereka.
"Kalau dibagikan ke Sekolah Rakyat memang desainnya betul. Desainnya kan Sekolah Rakyat untuk kelompok yang miskin semua. Jadi memang tidak akan miss," kata Yanu Endar Prasetyo, Peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Rabu (17/6/2026).
Terlebih lagi, daya tampung sekolah rakyat akan terus ditambah menjadi 32.640 siswa pada tahun 2026 seiring dengan pembangunan sekolah rakyat permanen di 93 lokasi di seluruh Indonesia. Hingga awal Juni ini, sudah ada lebih dari 42.000 calon siswa yang dijangkau.
Mending dihentikan dulu sementara, baru dibedah total dulu, dirancang lagi dan disesuaikan desainnya. Jangan trial and error.
Sebagian besar calon siswa ini berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Sebanyak 18.737 anak berasal dari keluarga berpenghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan, bahkan 1.624 anak berasal dari keluarga tanpa penghasilan. Selain itu, ada 10.774 anak dari keluarga dengan penghasilan Rp 1 juta per bulan hingga setara upah minimum regional (UMR).
Karakteristik ini membuat seluruh peserta didik memiliki latar belakang ekonomi yang relatif sama. Dengan demikian, tidak akan muncul persoalan sosial seperti pelabelan, kecemburuan, maupun segregasi yang berpotensi terjadi apabila hanya sebagian siswa di sekolah reguler menerima makanan.
Meski begitu, Yanu menegaskan, ini bukan solusi yang sederhana. Sebab, saat ini pemerintah telah membangun ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG beserta rantai pasoknya untuk melayani sekolah-sekolah reguler.
Jika penyaluran kemudian hanya difokuskan ke Sekolah Rakyat, sebagian besar dapur yang sudah beroperasi berpotensi kehilangan fungsi. Untuk itu, dia menegaskan bahwa program MBG harus direset jika pemerintah tetap ingin melanjutkan program ini.
"Kalau memang sampai harus seperti itu, berarti mending dihentikan dulu sementara, baru dibedah total dulu, dirancang lagi dan disesuaikan desainnya. Jangan trial and error. Karena nanti asetnya banyak, ke sekolah, ke manajemen dapur, supply chain yang sudah dikontrak, dan seterusnya. Cukup sistemik nanti dampaknya," ucap Yanu.
Selain itu, analisis BRIN dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) terhadap 27.427 dapur MBG di seluruh Indonesia per 30 April 2026, mengungkapkan, banyak dapur justru berada di daerah dengan tingkat kemiskinan dan stunting yang rendah. Ketimpangan ini membuat tujuan utama MBG untuk meningkatkan gizi keluarga miskin menjadi sulit tercapai.
Dalam penelitian itu disebutkan, dapur MBG masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa; di Jawa Barat terbanyak yaitu 6.281 dapur, Jawa Tengah (4.289), dan Jawa Timur (3.996). Jumlah dapur di ketiga provinsi ini saja sudah menyumbang 53 persen dari total dapur MBG se-Indonesia.
Sementara itu, daerah dengan tingkat kemiskinan dan tengkes (stunting) yang tinggi seperti di enam provinsi di Pulau Papua jumlah dapur MBG-nya sangat sedikit. Di Provinsi Papua Pegunungan 13 dapur, Papua Selatan (18), Papua Barat Daya (33), Papua Tengah (34), dan Papua Barat (49).
Selain itu, terdapat 16 kabupaten/kota yang belum memiliki satu pun dapur SPPG saat riset ini dilakukan, 14 di antaranya berada di wilayah Papua.
"Jadi yang perlu dibenahi paling fundamental sebenarnya bukan menggunakan data mana, tapi keadilan distribusinya dulu," ujar Yanu.
Untuk itu, rencana menggunakan DTSEN tidak akan menyentuh persoalan mendasar MBG. Masalah utama MBG bukan terletak pada data yang digunakan, melainkan pada persebaran satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG yang selama ini justru tidak berada di wilayah dengan tingkat kemiskinan dan stunting tertinggi.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya masih menunggu proses evaluasi program MBG sehingga belum mengambil keputusan. Sejauh ini, para siswa Sekolah Rakyat mendapatkan makan tiga kali sehari dari dapur yang dibangun di Sekolah Rakyat yang dimasak oleh juru masak di sekolah.
"MBG sekarang sedang konsolidasi untuk mengikuti arahan presiden, peningkatan tata kelola, dan seterusnya, untuk itu kita tunggu dan kami yakin makan bergizi gratis ke depan akan bisa lebih tepat sasaran," kata Saifullah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
