SURABAYA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mohon maaf kepada rakyat Indonesia atas pelbagai kebijakan yang membuat karut-marut kehidupan sosial ekonomi. Dalam unjuk rasa yang diwarnai pembakaran poster Prabowo-Gibran itu, mahasiswa juga mengajukan belasan tuntutan lainnya.
Seluruh tuntutan itu mengemuka dalam demonstrasi yang diikuti 1.000 mahasiswa di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (17/6/2026). Para pengunju rasa adalah gabungan mahasiswa dari Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945, dan Universitas Bhayangkara.
Mahasiswa mengingatkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan kondisi sosial dan ekonomi sedang karut-marut. Sebabnya, antara lain situasi geopolitik yakni perang antarnegara dan konflik kebijakan dagang. Harga energi dunia meroket sehingga turut memukul ekonomi rakyat. Harga bahan bakar minyak naik, harga komoditas dan jasa otomatis terkerek, nilai tukar rupiah melemah, dan bursa saham terpukul.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unair Rizqi Senja Wirawan, mengatakan aksi ini wujud kegelisahan mereka atas situasi bangsa saat ini. Kehidupan demokrasi sedang merosot. Supremasi sipil dan hukum diabaikan, kebrutalan aparat negara, dan korupsi yang kian merajalela.
”Kami berharap masyarakat luas memahami dan turut merasakan keresahan mendalam saat ini,” ujar Rizqi.
Mahasiswa juga memandang, respons Presiden kurang pas. Di saat menantang ini, Presiden perlu amat tegas demi mencegah anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) dari alokasi yang tidak tepat sasaran. Dalam unjuk rasa yang diwarnai pembakaran poster Prabowo-Gibran itu, mahasiswa mengajukan belasan tuntutan.
BEM Unair menuntut penguatan integritas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Percepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat. Tolak militerisme dan kembalikan militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
Hentikan budaya antikritik dan jamin kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi. Usut tuntas dugaan korupsi dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang melibatkan pejabat pemerintah. Usut tuntas penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) palsu yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Prabowo-Gibran juga agar menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup masyarakat serta memulihkan ekosistem yang telah mengalami kerusakan. Hentikan program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Mahasiswa Surabaya menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Bebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat. Kembalikan independensi Bank Indonesia dengan mengutamakan kompetensi dan keahlian moneter dalam struktur kepemimpinannya. Hentikan tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil. Jamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan.
Mahasiswa Surabaya juga menuntut pemerataan akses dan fasilitas kesehatan dan pendidikan khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hentikan praktik eksploitasi buruh serta segala bentuk diskriminasi gender di dunia kerja. Hentikan segala bentuk tindakan represif terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
Rizqi menambahkan, mahasiswa berharap tekanan dari masyarakat terus ada dan membesar sebagai evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam kesempatan itu, mahasiswa mereka menolak ditemui pejabat Pemprov Jatim dari Gedung Negara Grahadi yang notabene Rumah Dinas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Menurut Rizqi, mereka lebih memercayai tuntutan yang disuarakan dapat sampai kepada publik atau masyarakat luas.
Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya Nasrawi Ibnu Dahlan menyatakan, ada tujuh tuntutan di luar yang disuarakan BEM Unair. Presiden agar segera menurunkan harga BBM (nonsubsidi) demi menstabilkan harga bahan pokok dan meringankan beban ekonomi rakyat kecil yang kian terhimpit.
Pemerintah agar mengambil langkah taktis menyelamatkan nilai tukar rupiah yang kian merosot dan menuntut pencopotan menteri atau pejabat inkompeten yang terbukti gagal menjadi pengelola negara. DPR agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memiskinkan para koruptor. Menolak bangkitnya militerisme dan dwifungsi aparat serta menuntut pencabutan UU TNI dan UU Polri karena dinilai berpotensi membungkam kebebasan berdemokrasi.
Mahasiswa menolak eksploitasi lingkungan berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN) yang antara lain SWL Surabaya. Negara juga dituntut menghormati dan melindungi hak atas tanah adat masyarakat Papua dari cengkeraman oligarki. Pemerintah pusat dan daerah agar segera memulihkan ekosistem yang rusak akibat eksploitasi yang dinilai menghancurkan komoditas hayati lokal dan mematikan mata pencaharian petani.
Mahasiswa juga menuntut evaluasi total terhadap program MBG dan KDKMP, dan meminta pemerintah membangun sistem mitigasi yang jelas dan memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas korupsi. ”Kami mengecam segala bentuk pelanggaran HAM dan segala upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil,” ujar Nasrawi.
Dua hari lalu atau Senin (15/6/2026), kalangan masyarakat sipil dan kalangan mahasiswa juga berdemonstrasi. Ada kelompok yang unjuk rasa di Monumen Gubernur Suryo, seberang Grahadi. Ada juga yang demonstrasi di depan DPRD Kota Surabaya, sekitar 200 meter dari Grahadi.
Unjuk rasa merespons situasi bangsa dan negara yang dianggap kusut. Mereka menuntut Presiden mengambil kebijakan yang efektif untuk mengatasi situasi sehingga terhindar dari krisis seperti di masa lalu.
