Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menilai upaya stabilisasi nilai tukar rupiah sudah mulai membuahkan hasil khususnya berkat jalur penaikan suku bunga acuan total sebesar 75 basis poin (bps).
Sebagaimana diketahui, nilai tukar rupiah sempat melampaui Rp18.100 per dolar AS. BI pun secara bertahap menaikkan suku bunga acuan dari 50 bps pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2026, kemudian sebesar 25 bps di luar jadwal reguler pada RDG Mingguan 9 Juni 2026.
"BI rate ini sudah kami naikkan sampai dengan 9 Juni kemarin 75 basis poin, dan sekarang nilai tukar dari kemarin kami melihat overshoot lebih dari Rp18.000, sekarang sudah Rp17.700-an. Mudah-mudahan ini akan terus terjadi penguatan," ujar Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman pada rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Rabu (17/6/2026).
Aida mengatakan, penyesuaian kebijakan suku bunga acuan atau BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) ini hanya satu dari tujuh langkah bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pertama, otoritas moneter terus melakukan intervensi dari di pasar spot, serta melalui non-delivery forward (NDF) dan domestic non-delivery forward (DNDF), serta pasar SBN.
Kedua, penaikan suku bunga acuan sebesar 75 bps dari 4,75% pada April 2026 ke 5,5% pada 9 Juni 2026.
Ketiga, peningkatan imbal hasil (yield) Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang sudah mencapai 7,65%. Peningkatan instrumen investasi bank sentral ini dinilai sudah efektif memicu aliran modal asing masuk (capital inflow) sejalan dengan penaikan yield SBN pemerintah.
Baca Juga
- DPR Minta BI Tak Pakai Cara Lama Jaga Target Kurs Rupiah di 2027
- Bank Sentral Jepang Kerek Suku Bunga Jadi 1%, Tertinggi Sejak 1995!
- Inflasi AS 4,2% Picu Potensi The Fed Naikkan Suku Bunga, Gimana Nasib Indonesia?
"Belum memang mengompensasi dari keperluan current account deficit, tetapi ini adalah suatu titik balik yang sangat penting," terangnya.
Keempat, BI turut menjaga kecukupan likuditas di pasar keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara yang ditempuh yakni pembelian SBN pemerintah dari pasar sekunder.
Kelima, pengetatan pembelian dolar yang tidak disertai underlying dari awalnya maksimal US$50.000 menjadi US$25.000 per pelaku transaksi setiap bulannya.
Keenam, pendalaman pasar keuangan melalui diversifikasi transaksi valas tidak hanya dengan dolar AS. Kini, BI sudah bekerja sama dengan Bank Sentral China atau People's Bank of China (PBOC) terkait dengan bilateral currency swap arrangement.
Ketujuh, penguatan pengawasan pembelian dolar terhadap bank, maupun korporasi yang membeli dalam jumlah besar dengan underlying.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah pun mengapresiasi upaya BI tersebut, utamanya terobosan kerja sama denga China. Dia berharap diversifikasi ini menciptakan keseimbangan baru dan membangun kemandirian Indonesia secara perlahan dan bertahap.
"Mudah-mudahan bisa dikembangkan ke India, ke Rusia, sehingga paling tidak kita membuat keseimbangan baru. Kita tidak melakukan dedolarisasi, tetapi ini dalam kerangka membangun kemandirian kita pelan-pelan, setahap demi setahap untuk bilateral currency settlement dengan berbagai negara," jelas politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini.
