Jakarta: Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan sistem digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) akan diluncurkan secara nasional pada Oktober atau November 2026.
"Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) launching secara nasional di 541 kabupaten. Kami harap implementasinya sudah bisa mencapai 80-90 persen," kata Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 17 Juni 2026.
Luhut yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan mengatakan implementasi Perlinsos digital dilakukan bertahap hingga mencakup seluruh wilayah pada akhir tahun ini.
"Prosesnya berjalan paralel. Jadi pada akhir tahun seluruh sistem sudah terbentuk. Dengan begitu Presiden Prabowo akan mendapatkan data yang akurat dari sistem ini," jelas dia.
Luhut menjelaskan, saat ini uji coba atau pilot project sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) telah berlangsung di sejumlah daerah.
Menurut dia, sebanyak 42 kabupaten/kota telah masuk dalam tahap uji coba. Pemerintah menargetkan seluruh masyarakat di wilayah tersebut menyelesaikan pendaftaran ke dalam sistem pada akhir Juli 2026.
"Kalau bisa akhir Juli mereka sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita bisa mengetahui jumlah penerima, sekitar 35 juta yang terdaftar di Perlinsos digital," papar Luhut.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Digital Single ID untuk Penyaluran Bansos dan Subsidi
(Ilustrasi. Foto: dok MI)
Presiden Prabowo bakal tinjau langsung pilot project
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung pelaksanaan uji coba Perlinsos digital pada awal Juli 2026. Luhut mengatakan, pemerintah telah mengusulkan agenda kunjungan pada 6-9 Juli, dengan opsi lokasi di Surabaya, Banyuwangi, atau Bali.
"Jadwalnya tadi kami sudah sepakati. Nanti kami usulkan kepada Presiden untuk melihat langsung pada 6, 7, 8, atau 9 Juli, apakah di Surabaya, Banyuwangi, atau Bali," terang Luhut.
Pemerintah menghadirkan Perlinsos digital sebagai sistem perlindungan sosial terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun di atas fondasi DPI yang telah diperbarui.
Digitalisasi ini diharapkan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat sekaligus memangkas hambatan administratif yang selama ini kerap menghambat akses penerima.
Integrasi data kependudukan, seperti KTP dan kartu keluarga, akan dihubungkan dalam satu platform. Skema ini diharapkan memperkuat validasi data penerima sekaligus meminimalkan potensi ketidaktepatan sasaran.
Digitalisasi Perlindungan Sosial Dikebut, Target Rampung Oktober atau November 2026
