Jakarta: Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menilai pengembangan ekonomi syariah menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dan krisis global.
Menurut Febrian, dunia saat ini tengah memasuki fase ketidakpastian yang semakin kompleks akibat ketegangan geopolitik yang berdampak langsung pada harga energi, pangan, logistik, hingga arus investasi. Ia mengingatkan para pemangku kepentingan agar tidak lagi menganggap gejolak global hanya bersifat sementara.
"Pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana kita mengubah krisis menjadi peluang transformasi ekonomi. Di sinilah relevansi ekonomi syariah menjadi semakin nyata," ujar Febrian dalam Seminar Islamic Economic Outlook 2026: Scenario & Strategic Options from Regional Crisis, dikutip dari Antara, Rabu, 17 Juni 2026.
Febrian menegaskan ekonomi syariah tidak lagi hanya dipandang sebagai identitas atau preferensi kelompok tertentu. Menurut dia, sistem tersebut menawarkan kerangka ekonomi yang menyeimbangkan pertumbuhan, keadilan sosial, dan keberlanjutan.
Ia menilai penguatan industri halal dan ekonomi syariah sejalan dengan kebutuhan membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh dan inklusif.
"Ketika kita memperkuat industri halal dan ekonomi syariah, kita sedang membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan," jelas dia.
Baca juga: Jateng Siapkan Pariwisata dan Ekonomi Syariah 2027, Jadi Mesin Pertumbuhan Baru
(Ilustrasi, Gedung Bappenas. Foto: dok Bappenas)
Tiga prioritas utama pemerintah perkuat ketahanan ekonomi
Febrian memaparkan terdapat tiga tantangan utama yang perlu diantisipasi dalam beberapa tahun mendatang, yakni tingginya harga energi, meningkatnya ketidakstabilan kawasan, dan potensi konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu keamanan pangan.
Menurut dia, kondisi tersebut menuntut negara untuk mengurangi ketergantungan berlebihan pada satu sumber energi maupun pasar tunggal.
Karena itu, strategi pembangunan ekonomi nasional perlu bergeser dari pendekatan responsif jangka pendek menuju transformasi struktural yang lebih kuat.
Untuk memperkuat ketahanan ekonomi, pemerintah menetapkan tiga prioritas utama. Pertama, memperkuat integrasi ekonomi antarnegara anggota Organisation of Islamic Cooperation (OKI). Kedua, mempercepat hilirisasi industri halal. Ketiga, meningkatkan koordinasi lintas sektor secara terpadu.
Melalui strategi hilirisasi, Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen, inovator, dan pusat rantai nilai halal global.
Febrian menegaskan kekuatan bangsa tidak semata ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan mengelola ketidakpastian menjadi peluang.
"Pada akhirnya, kekuatan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya mengubah ketidakpastian menjadi peluang, tantangan menjadi inovasi, dan krisis menjadi momentum untuk kemajuan," papar Febrian.
Bappenas: Ekonomi Syariah Jadi Kunci Pertumbuhan saat Krisis Global
