JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XIII DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) pada tahun 2027 sebesar Rp 25,3 triliun.
"Total keseluruhan pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Kemenimipas 2027 yang disetujui menjadi Rp 25.358.167.156.000," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, dilansir ANTARA, Rabu (17/6/2026).
Anggaran tersebut merupakan akumulasi dari pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas Rp 20,1 triliun serta usulan anggaran tambahan yang disetujui Rp 5,2 triliun.
Pagu anggaran adalah batas maksimal alokasi dana, sedangkan pagu indikatif adalah perkiraan alokasi anggaran awal.
Baca juga: Menkum Minta Tambah Anggaran Rp 837,1 Miliar, Untuk Apa Saja?
Rinto mengatakan usulan anggaran tambahan yang diajukan Kemenimipas disetujui, karena salah satunya mempertimbangkan pelaksanaan kerja keimigrasian di daerah yang sulit dijangkau.
"Tadi disampaikan tunjangan kemahalan untuk para pegawai di perbatasan terluar, saya sangat setuju," kata dia.
Sementara itu, Menteri Imipas Agus Andrianto memaparkan pagu indikatif kementeriannya untuk tahun depan ditetapkan sebesar Rp 20.122.725.861.000, dengan rincian belanja pegawai Rp 7,4 triliun, belanja modal Rp 1,6 triliun, dan belanja barang Rp 11,08 triliun.
Penyusunan pagu 2027, jelas Agus, diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan strategis yang dihadapi Kemenimipas, seperti penguatan keamanan perbatasan, peningkatan kualitas perlindungan WNI di luar negeri hingga implementasi KUHP dan KUHAP Nasional.
"Penguatan fungsi Balai Pemasyarakatan, penanganan overcrowded, peningkatan kualitas pembinaan warga binaan, transformasi digital, penguatan pengawasan internal serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia secara berkelanjutan,” imbuh dia.
Baca juga: Mensos Ajukan Anggaran Sekolah Rakyat Naik Jadi Rp 8 Triliun untuk 2027
Naik dibanding 2026Pagu indikatif Kemenimipas naik dibandingkan tahun 2026 yang berjumlah Rp 18,28 triliun.
Meskipun demikian, Agus menyebut kebutuhan anggaran untuk mendukung seluruh tugas dan fungsi kementerian masih belum sepenuhnya terakomodasi.
Oleh sebab itu, Kemenimipas mengajukan usulan anggaran tambahan sebesar Rp 5.235.441.295.000.
Dirincikan Agus, usulan anggaran tambahan tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai Rp 1,087 triliun, belanja operasional Rp 780,4 miliar, dan belanja dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Rp 197,8 miliar.
Baca juga: Natalius Pigai Dicecar di Rapat DPR Usai Minta Tambah Anggaran
Terkait belanja tugas dan fungsi, Agus menjelaskan anggaran dialokasikan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi 311.138 warga binaan yang meliputi makanan, layanan kesehatan, dan sandang.
"Pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan kewajiban negara yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan guna menjaga kondisi kemanusiaan, kesehatan, serta keamanan dan ketertiban lapas, rutan, dan LPKA (lembaga pembinaan khusus anak)," katanya.
Selain itu, anggaran tambahan juga dialokasikan untuk dukungan manajemen Rp 417,35 miliar, belanja modal Rp 1,38 triliun, penegakan dan pelayanan hukum Rp 1,36 triliun serta agenda prioritas nasional Rp 5,49 miliar.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
