Mensos Targetkan Siswa Sekolah Rakyat Tahun 2027 Capai 100 Ribu

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menargetkan Sekolah Rakyat dapat menyerap 100 ribu siswa pada tahun 2027.

Meski begitu, Gus Ipul menyebutkan pagu indikatif anggaran Kemensos untuk Sekolah Rakyat perlu ditambah untuk mencapainya.

“Tahun depan ya ini sedang kita hitung untuk 100 ribu siswa. Tapi masih belum ada penambahan dalam pagu indikatif kita,” ujar Gus Ipul usai Rapat Koordinasi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Dengan begitu, Gus Ipul mengatakan peningkatan pagu indikatif sedang diajukan ke DPR RI. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan Sekolah Rakyat yang ingin mencapai target jumlah siswa tersebut.

“Kita sedang ajukan ke DPR agar kita bisa mendapatkan pagu indikatif sesuai kebutuhan sekolah rakyat yang menampung 100 ribu siswa pada tahun 2027,” tutur Gus Ipul.

Adapun kini, kata Gus Ipul, siswa Sekolah Rakyat mencapai 48 ribu siswa. Katanya, hal itu melebihi target Kemensos yaitu 32 ribu siswa.

“Tahun ini alokasinya 32 ribu untuk siswa sekolah rakyat untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Tetapi sampai hari ini sudah lebih dari 48 ribu yang tercakup,” ungkap Gus Ipul.

Di sisi lain, Gus Ipul mengatakan total lebih dari 400 siswa Sekolah Rakyat akan lulus pada tahun ajaran saat ini.

“Kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru, dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA,” kata Gus Ipul.

Di antaranya, terdapat 11 siswa yang lulus dari SMA. Mengenai kelanjutan siswa SMA yang lulus tersebut, Gus Ipul menyebutkan ada dua jalur yaitu untuk melanjutkan belajar atau menjadi pekerja.

“Nah bagi yang lulus SMA ini, ada dua jalurnya. Pertama kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan, dan pembimbingan,” ucap Gus Ipul.

“Tapi kalau ingin menjadi pekerja, kita juga akan tambahin pelatihan-pelatihan keterampilan, bekerja sama dengan kementerian tenaga kerja dan kementerian BUMN,” sambungnya.