Trump "Menyerah" di Iran! AS Terguncang, Partai Sekutu Uring-uringan

Jakarta, CNBC Indonesia - Nota kesepahaman (MoU) sementara yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama pemerintah Iran menuai kecaman keras dari internal partainya sendiri. Sejumlah politisi Partai Republik menilai kesepakatan tersebut hanya membuang anggaran dalam jumlah fantastis tanpa memberikan batasan yang kuat bagi program nuklir Teheran.

Mengutip Al Jazeera, Kamis (18/6/2026), draf dokumen berisi 14 poin utama tersebut memuat komitmen kedua belah pihak untuk menghentikan operasi militer secara permanen di semua lini pertempuran, termasuk wilayah Lebanon. Sebagai imbalannya, Teheran setuju membuka kembali Selat Hormuz secara total sementara Washington berkomitmen menyusun rencana bantuan dana rekonstruksi dan pembangunan bagi Iran senilai US$300 miliar atau sekitar Rp5.340 triliun.

Suntikan dana pemulihan ekonomi pascaperang tersebut langsung memicu gelombang penolakan masif dari para senator senior karena dinilai terlalu memanjakan pihak musuh. Senator Republik dari Louisiana, Bill Cassidy, secara terbuka melayangkan kritik pedas dengan menyebut nota kesepahaman tersebut sebagai produk diplomasi paling cacat dan memalukan.

"Mantan Presiden Ronald Reagan pasti sedang menangis di dalam kuburnya melihat hal ini. Ambisi nuklir Iran sama sekali tidak dikekang, dan mereka kini belajar bahwa mengancam Selat Hormuz terbukti berhasil dan pasti akan mereka manfaatkan lagi sebagai posisi tawar di masa depan," kecam Cassidy melalui akun X pribadinya mengenai lemahnya draf perjanjian tersebut.

Kritik serupa juga dilayangkan oleh Senator asal Kentucky, Thomas Massie, yang menyoroti bahwa nilai dana bantuan rekonstruksi infrastruktur baru bagi Iran tersebut sangat tidak masuk akal. Massie mengeklaim bahwa total anggaran bantuan US$ 300 billion (Rp 5.340 triliun) itu setara dengan lima kali lipat dari seluruh anggaran tahunan yang dikeluarkan Kongres AS untuk membangun fasilitas jalan dan jembatan domestik.

Mantan Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, turut mempertanyakan keputusan sepihak Trump yang dinilai sangat berkompromi dengan rezim yang selama ini memusuhi keselamatan warga Amerika. Haley mengingatkan bahwa otoritas Teheran secara historis memiliki rekam jejak buruk yang kerap mendanai serangan milisi radikal serta mencoba melakukan operasi pembunuhan terhadap tentara dan warga AS.

"Rezim ini menyuarakan kematian bagi Amerika, membunuh pasukan kita, dan mencoba membunuh warga Amerika di tanah AS. Mereka percaya mereka memiliki kewajiban untuk menghancurkan kita. Sekarang, kita berencana untuk membuka miliaran dolar dan mencabut sanksi, dengan janji uang yang bahkan lebih banyak lagi," sindir Haley melalui platform X.

Langkah kompromi politik Trump ini juga memicu gelombang perbandingan yang tidak menguntungkan dengan draf perjanjian nuklir (JCPOA) era Barack Obama tahun 2015 silam yang dulu sempat dirobek oleh Trump sendiri.

Mantan Wakil Presiden Mike Pence menilai skema MoU Trump saat ini justru menunjukkan tanda-tanda ketundukan (appeasement) yang memalukan terhadap tuntutan Iran.

"AS seharusnya mengejar perjanjian yang mewajibkan Iran membongkar program nuklir mereka, membongkar program rudal ini, mengakhiri dukungan untuk proksi teroris, dan membuka selat. Jika gagal, kita harus membiarkan Angkatan Bersenjata kita menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan kita," tegas Pence mendesak opsi militer pamungkas melalui akun X miliknya.

Di sisi lain, Senator asal Texas, Ted Cruz, mencoba membela kebijakan Trump dari perbandingan miring dengan era Obama, meskipun dirinya tetap menolak keras klausul pemberian bantuan finansial ke pihak Negeri Persia.

Cruz mendesak agar presiden tidak menyia-nyiakan momentum kemenangan di lapangan setelah militer AS berhasil melumpuhkan kekuatan pertahanan Iran, dan menegaskan bahwa Washington sama sekali tidak memiliki kewajiban moral untuk membiayai pembangunan kembali infrastruktur musuh.