Jakarta, VIVA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendalami aduan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang buruh harian lepas penyandang disabilitas tuli dan tuna wicara yang bekerja di perusahaan sawit PT USU, Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Hal yang dilakukan yakni dengan memanggil sejumlah pihak terkait untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, korban merupakan perempuan buruh harian lepas yang diduga mengalami kekerasan seksual pada November 2025.
Menurut dia, laporan telah disampaikan kepada kepolisian setempat dua hari setelah peristiwa terjadi, namun proses penanganannya masih berlangsung.
"Jadi disampaikan, sudah melakukan proses pengaduan ke berbagai pihak, ke kepolisian setempat, Polres Mandailing Natal, ke perusahaan, juga ke beberapa kementerian dan lembaga. Nah, proses hukumnya berjalan cukup lambat, sehingga ini ada indikasi mengalami delayed justice (penundaan keadilan) ya, yang berdampak kepada keadilan bagi korban," kata Anis.
Selain proses hukum, Komnas HAM menerima informasi bahwa korban belum memperoleh rumah aman dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) maupun layanan psikologi klinis. Komnas HAM juga mencatat adanya dugaan intimidasi terhadap korban dan keluarganya yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Anis mengatakan korban bekerja dengan status hubungan kerja informal tanpa kontrak tertulis. Setelah menyampaikan pengaduan atas kasus yang dialaminya, korban disebut tidak lagi dipekerjakan.
"Nah, pasca korban berani bersuara, ini yang bersangkutan diberhentikan kemudian tidak mendapatkan hak-haknya," ujarnya.
Komnas HAM akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
"Sesegera mungkin kami akan memanggil para pihak, termasuk kepolisian setempat (Polres Mandailing Natal), perusahaan PT USU, dan pihak-pihak terkait, agar kasus ini bisa disegerakan, ditangani, dan korban mendapatkan keadilan sesuai dengan hak-haknya yang diatur di dalam Undang-Undang TPKS," kata Anis.
Koordinator Koalisi Buruh Sawit Ismet Inoni berharap proses hukum dapat berjalan optimal sekaligus disertai pemulihan hak-hak korban.
"Yang pertama, keadilan hukum kepada korban. Kemudian, yang kedua, hak-hak korban supaya dipulihkan oleh pengusaha. Yang ketiga, adanya sistem perlindungan perempuan dalam perusahaan," ujar Ismet.
