Pantau - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) guna memastikan setiap anggaran yang digunakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Gibran menyampaikan pembenahan tata kelola diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kedua program strategis nasional tersebut.
"Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG dan KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ungkap Gibran.
Menurut Gibran, perbaikan tata kelola dilakukan agar program berjalan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, serta mampu mencegah praktik korupsi dan memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program.
"Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional," ujar Gibran.
Pemerintah menilai tata kelola yang baik akan membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program strategis nasional sekaligus meningkatkan keyakinan pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
Pembenahan MBG dan Pengelolaan SPPGSebelumnya, pemerintah menyatakan akan melakukan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis setelah pelantikan jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN).
Perbaikan tersebut tidak hanya menyangkut sasaran penerima manfaat program tetapi juga pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan pegawai BGN tidak diperbolehkan memiliki SPPG untuk menghindari potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program MBG.
Kebijakan tersebut diterapkan sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Target Operasional 40.000 Koperasi Merah PutihMenteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan sekitar 40.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diperkirakan mulai beroperasi hingga akhir tahun 2026.
Operasionalisasi KDMP didukung oleh percepatan pembangunan sarana dan prasarana di berbagai daerah.
Pemerintah menegaskan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
"Tapi operasionalisasi itu kan membutuhkan pendekatan yang sifatnya kualitatif, harus berdasarkan feasibility study seperti yang disampaikan oleh DPR dan Koperasi Desa ini kan harus profit dan lain sebagainya. Jadi, harus ada pendekatan yang kualitatif juga," kata Ferry.
Menurut Ferry, pengoperasian koperasi desa tidak cukup hanya berorientasi pada target kuantitatif.
Setiap koperasi dinilai perlu didukung studi kelayakan (feasibility study), perencanaan bisnis yang matang, kemampuan menghasilkan keuntungan, serta pengelolaan yang berkelanjutan.
Pemerintah menargetkan tata kelola MBG yang lebih transparan dan akuntabel, pelaksanaan program yang bebas konflik kepentingan, operasional KDMP yang berbasis kelayakan usaha, pemanfaatan anggaran yang lebih efektif, serta peningkatan manfaat bagi masyarakat dan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
