Grid.ID - Penyelenggaran Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 diketahui belakangan bermasalah. Hal itu bahkan sampai membuat Dedi Mulyadi janjikan siswa yang kesulitan masuk sekolah negeri bisa ke swasta.
Sebelumnya diketahui SPMB Jabar 2026 menuai polemik khususnya di kalangan calon murid maupun orang tua atau wali murid. Dimana mereka kecewa dengan sistem pendaftaran langsung.
Bahkan ada yang sampai marah dan videonya dilihat oleh Dedi Mulyadi. Mengetahui hal itu, Gubernur Jawa Barat itu langsung memberikan responnya.
Menurut Dedi Mulyadi, orang tua tersebut kecewa karena anaknya harus bersaing dengan pendaftar baru, yakni para calon murid yang tidak lolos Sekolah Maung.
Lebih lanjut, kemarahan juga terkait banyak anaknya yang tidak lolos sekolah negeri. Hal itu pun menurut Dedi adalah kesalahan dari pemerintah.
"Hari ini, apabila banyak orang tua yang marah anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orang tua, tetapi kesalahan kami penyelenggara negara," ucap Dedi Mulyadi dikutip Grid.ID dari TikTok @dedimulyadiofficia
Mengetahui hal tersebut, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi berjanji dengan menggandeng Dinas Pendidikan Jabar menetapkan sebanyak 70-77 ribuan calon siswa berpotensi tak tertampung di sekolah negeri hasil pemetaan akan disalurkan ke sekolah-sekolah swasta.
Tak berhenti sampai di situ, pihaknya menjanjikan bantuan dana. Yakni Rp 2,7 juta per siswa per tahunnya untuk dana sumbangan pendidikan dan SPP.
"Klaim gubernur dan Disdik Jabar soal angka calon murid yang tak tertampung di sekolah negeri perlu dibandingkan dengan data calon murid yang telah melengkapi data pemetaan calon murid baru atau PCMB pada 10 Juni 2026 yang sebanyak 516.867 calon murid.
Jika dibandingkan dengan daya tampung SMA dan SMK Negeri di Jabar sekira 319.561 murid, maka diperkirakan potensi calon murid yang tidak diterima di sekolah negeri adalah 197.306 calon murid," ujar Dedi Mulyadi dikutip Grid.ID dari TribunJabar.id, Rabu (17/6/2026).
Tak berhenti sampai di situ, BD murni 2026 anggaran bantuan pendidikan menengah universal (BPMU) untuk sekolah swasta telah dihapuskan. Dan untuk menggantikan hal itu, para siswa dari keluarga kurang mampu akan dialokasikan anggaran berkisar antara Rp 218 miliar hingga Rp 278 miliar yang diperuntukkan untuk beasiswa personal dan operasional siswa miskin di SMA/SMK swasta.
Yang akan dicairkan pada bulan September atau Oktober tahun ini
"Namun, program beasiswa pengganti itu juga belum tercantum di APBD murni 2026. Sampai saat ini tengah mengupayakan pergeseran anggaran atau memasukkannya ke dalam APBD perubahan 2026 agar dana bantuan operasional siswa dapat dicairkan pada sekitar September atau Oktober," imbuh Dedi Mulyadi.
Terakhir Dedi Mulyadi berjanji memastikan akses pendidikan menengah bagi semua anak di Jabar sangat mendukung sekaligus dan harus dikawal.
"Memastikan kejelasan jumlah dan kriteria murid yang akan mendapat bantuan di sekolah swasta yang disampaikan lisan oleh gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan, serta memastikan alokasi anggaran tersebut dapat tersedia paling tidak dalam APBD perubahan tahun 2026 tanpa mengurangi atau menggeser biaya pendidikan lain yang diperlukan," tandasnya. (*)
Artikel Asli
