Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat, MinyaKita sebesar Rp 15.700 per liter. Sebelumnya pada awal Juni lalu, pemerintah sempat berencana untuk mengerek harga patokan penjualan ini.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan saat ini alih-alih mengerek HET, pemerintah akan berfokus pada distribusi MinyaKita agar semakin mudah diakses masyarakat, khususnya melalui pasar-pasar rakyat.
Budi menyebutkan pemerintah akan melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) pangan, yaitu Perum Bulog dan ID FOOD dalam penguatan distribusi MinyaKita ini.
Harapannya, langkah ini bisa memperluas jangkauan distribusi untuk menjaga ketersediaan hingga harga MinyaKita di berbagai daerah.
“Sampai saat ini, tidak ada kenaikan HET MinyaKita, masih Rp 15.700 per liter. Kami saat ini akan fokus pada distribusi MinyaKita ke pasar-pasar rakyat melalui BUMN Pangan seperti Bulog dan ID FOOD. Kami harap, MinyaKita akan semakin banyak di pasar,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (18/6).
Budi memastikan, pemerintah akan bersinergi untuk memastikan kebutuhan minyak goreng dalam program bantuan pangan agar dapat dipenuhi menggunakan produk minyak goreng merek lain.
“Kalau kemarin sebagian dipakai untuk bantuan pangan, selanjutnya akan menggunakan merek lain. Detailnya akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan produsen,” terangnya.
Untuk menjaga akses masyarakat terhadap minyak goreng murah, pemerintah mengimbau produsen memperkuat pasokan alternatif atau second brand untuk mendampingi MinyaKita. Dengan bertambahnya pilihan di pasaran, konsumen diharapkan dapat memperoleh minyak goreng sesuai kebutuhan tanpa terbebani harga yang tinggi.
“Kami juga meminta para produsen untuk memproduksi lebih banyak minyak goreng second brand. Sekarang pun, sudah banyak di pasar rakyat ya, tidak hanya MinyaKita. Jadi sudah mudah untuk didapatkan,” jelasnya.
