Matamata.com - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengevaluasi pagu anggaran tahun 2027. Eddy mendesak pemerintah memperkuat dukungan finansial di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) demi mempercepat transisi energi bersih di Indonesia.
"Kami menyampaikan harapan agar Kementerian ESDM menambah anggaran di sektor EBT. Hal ini tentu untuk menunjukkan keseriusan Indonesia melakukan akselerasi transisi energi," ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Pernyataan tersebut sebelumnya telah disampaikan Eddy dalam rapat kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Dalam rapat itu, ia menyoroti arah politik anggaran atas usulan pagu Kementerian ESDM tahun 2027.
Eddy membeberkan adanya ketimpangan alokasi dana. Anggaran di sektor EBT tercatat hanya sekitar Rp1,5 triliun. Angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan sektor migas yang mencapai Rp11,4 triliun dan ketenagalistrikan senilai Rp10,3 triliun.
Oleh karena itu, Eddy meminta Kementerian ESDM segera mengevaluasi porsi tersebut agar target dekarbonisasi perekonomian nasional bisa tercapai tepat waktu.
Meski mengkritik anggaran EBT, Eddy tetap mengapresiasi tema besar anggaran Kementerian ESDM 2027 yang berfokus pada "ketahanan" dan "keadilan energi". Program-program seperti jaringan gas (jargas), listrik desa, hingga Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) dinilai sudah tepat sasaran.
"Saya memberikan penghargaan kepada pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, yang memfokuskan anggaran 2027 untuk penguatan ketahanan energi nasional demi mengurangi ketergantungan pada impor LPG," lanjutnya.
Ia berharap komitmen pembangunan jaringan listrik desa dan bantuan pemasangan listrik gratis ini terus dikawal ketat agar asas keadilan energi benar-benar menyentuh masyarakat di pelosok Nusantara. (Antara)
