HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Percepatan penurunan angka stunting di Sulawesi Selatan menjadi fokus utama pemerintah daerah dengan menekankan pentingnya intervensi gizi yang tepat sasaran. Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menegaskan bahwa anak-anak yang sudah mengalami stunting memerlukan pemenuhan gizi secara nyata, bukan sekadar edukasi pola asuh dan kesehatan.
Dalam audiensi dengan Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Dr. Fatmawati, ST., M.Eng., di Rumah Jabatan Wakil Gubernur pada 17 Juni 2026, Fatmawati Rusdi menggarisbawahi bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara konvergen melibatkan perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, lembaga sosial, hingga organisasi kemasyarakatan.
“Persoalan stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan gotong royong dan kepedulian bersama agar intervensi yang dilakukan benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan,” jelasnya.
Fatmawati mengusulkan penguatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan melibatkan lebih banyak Organisasi Perangkat Daerah, Baznas, perusahaan melalui program CSR, organisasi nonpemerintah, serta komunitas sosial untuk memperluas jangkauan pendampingan keluarga berisiko stunting.
Fatmawati Rusdi juga menekankan pentingnya menggunakan data yang akurat melalui pendekatan by name by address agar bantuan dan intervensi dapat diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau tidak ada asupan gizi yang masuk, maka akan sulit mengeluarkan anak dari kondisi stunting. Edukasi tetap berjalan, tetapi kebutuhan dasar anak juga harus dipenuhi,” katanya saat ditemui di Makassar.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa stunting merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh sanitasi, kesehatan lingkungan, pola asuh, serta kondisi sosial ekonomi keluarga.
Peran BKKBNKepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulsel, Dr. Fatmawati, ST., M.Eng., menjelaskan bahwa sebagian besar program BKKBN saat ini berfokus pada pencegahan melalui edukasi perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, dan pendewasaan usia perkawinan melalui Program Bangga Kencana.
“Kami juga memperkuat edukasi melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Kampung Keluarga Berkualitas, serta pendampingan keluarga berisiko stunting di seluruh kabupaten dan kota,” bebernya.
Kendati demikian, ia mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan sehingga pelaksanaan program memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak.
Berdasarkan SSGI 2024, prevalensi stunting di Sulsel tercatat 23,3 persen, mengalami penurunan dari 27,4 persen pada 2023, namun masih di atas rata-rata nasional sebesar 19,8 persen. Angka ini menunjukkan perlunya penguatan kolaborasi lintas sektor agar penanganan stunting dapat berjalan optimal.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan percepatan penurunan stunting di Sulsel dapat memastikan setiap anak memperoleh kesempatan tumbuh sehat, cerdas, dan produktif sejak dini sebagai fondasi generasi unggul masa depan. (*/)
