JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai pemerintah dapat mengatur lokasi penyampaian pendapat di muka umum, termasuk melarang demonstrasi digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.
Menurut Pigai, kebijakan tersebut tidak dapat serta-merta dianggap sebagai pembatasan hak warga negara menyampaikan pendapat, asalkan pemerintah tetap menyediakan lokasi alternatif untuk berdemonstrasi.
"Oh iya pengaturan. Bisa. Pemerintah bisa atur. Kalau jalan raya protokol utama tidak boleh, kemudian disediakan akses untuk melakukan penyampaian pendapat di tempat lain, bisa. Namanya juga pengaturan," ujar Pigai kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (17/6/2026).
Baca juga: Dilarang Lewat Bundaran HI, Massa Emak-emak Coba Dobrak Barikade Polwan
Dia menegaskan, pemindahan lokasi aksi dari satu titik ke lokasi lain tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
Pigai pun meyakini pengaturan tersebut tetap sesuai prinsip Sirakusa, yakni pedoman internasional yang mengatur pembatasan hak-hak sipil dan politik dalam kondisi tertentu.
"Tidak ada, itu namanya pengaturan. Eh kamu tidak usah demo di Bundaran HI tapi kamu demo di Lapangan Banteng, boleh. Itu namanya sesuatu aturan, boleh. Prinsip Sirakusa, bisa," kata Pigai.
Baca juga: Lalu Lintas Jalan Sudirman Arah Bundaran HI Macet Imbas Polisi Adang Massa Demo
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai merespons polemik terkait demonstrasi mahasiswa yang semula direncanakan berlangsung di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026).
Aksi itu diikuti oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Universitas Pancasila, Institut Pertanian Bogor, dan sejumlah kampus lainnya untuk menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Namun, massa aksi tidak dapat mencapai Bundaran HI karena tertahan di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Plaza UOB, akibat pengamanan aparat.
Baca juga: Diadang ke Bundaran HI, Massa Mahasiswa Gelar Orasi di Tengah Kepungan Barikade Polisi
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah.
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program Makan Bergizi Gratis serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
