JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengatakan, perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi komitmen pemerintah.
Selain MBG, pemerintah juga berkomitmen dalam memperbaiki pengelolaan program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
"Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi," ujar Gibran sebelum bertolak ke Nusa Tenggara Timur (NTT) di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
"Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik, dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi," sambungnya menegaskan.
Gibran menilai, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada kalangan mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi dan masukan terkait berbagai program pemerintah.
"Terima kasih sudah menyampaikan aspirasinya secara damai. Terima kasih untuk masukan-masukannya yang konstruktif, terutama terkait MBG dan koperasi," ujar Gibran.
Baca juga: Istana: Sebelum Ada MBG, Banyak Siswa Lapar Saat Dengerin Guru Loh...
ANTARA FOTO/Novrian Arbi Ilustrasi Makan Bergizi Gratis. Pekerja menyiapkan paket makanan bergizi gratis di Dapur Sehat Anak Bangsa di Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). ANTARA FOTO/Novrian Arbi
Perbaikan Tata Kelola MBG
Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa perbaikan tata kelola program MBG ditargetkan akan rampung dalam waktu satu bulan.
"Kita target awal satu bulan ini harus sudah selesai. Tetapi tentunya semua ada dinamikanya," kata Prasetyo saat ditemui usai rapat Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
Perbaikan tata kelola juga termasuk pengecekan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
Baca juga: Janji Perbaiki MBG-Kopdes, Gibran: Kita Pastikan Setiap Rupiah Bebas dari Korupsi
Prasetyo tidak memungkiri bahwa pengecekan itu dapat berujung pada penutupan SPPG yang bermasalah. Namun, ia memastikan bahwa pemerintah tidak serta merta langsung memutus hubungan dengan SPPG.
"Jadi kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya mengacu kepada angka-angka kan tidak, kondisinya masing-masing tentu kan kita lihat berbeda-beda," ujar Prasetyo.
Kendati terdapat perbaikan, Prasetyo meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tetap memberikan layanan terbaik sembari membenahi standar SPPG.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
