REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada rencana pemadaman listrik ke depan.
“Insya Allah nggak,” kata Bahlil saat dikonfirmasi wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Baca Juga
Bahlil Usulkan Rp 815,56 Miliar untuk Program Kompor Listrik, Kurangi Ketergantungan Impor LPG
ESDM Bantah Pemadaman Listrik karena Stok Batu Bara Menipis
Bahlil Akui PLN Terkendala Pasokan Batu Bara karena Harga Beli PLN Kemurahan
Bahlil bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah membahas strategi untuk memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat berjalan secara maksimal. Salah satu pembahasan terkait skema pembayaran kompensasi dan subsidi kepada PT PLN (Persero) agar perusahaan memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk memasok listrik.
“Jadi, secara umum, sudah dibahas tadi, nggak ada masalah,” ujarnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Dia juga menjelaskan total kebutuhan batu bara bagi PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun. Sejauh ini, PLN telah mengamankan kontrak sebesar 134 juta ton sehingga kekurangannya hanya sekitar 20 juta ton.
Menteri ESDM juga telah membentuk tim pengadaan batu bara kalori sedang untuk mengatasi kendala PLN dalam memenuhi kebutuhan pembangkit listriknya. “Dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kami membentuk tim pengadaan. PLN, Dirjen Minerba, dan BPKP,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Menurut Bahlil, PLN terkendala memenuhi kebutuhan batu bara berkalori sedang karena harga jual kepada PLN relatif rendah. Perusahaan menjual batu bara kepada PLN dengan mengacu pada harga pemenuhan kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO) sebesar 70 dolar AS per ton. Sementara itu, Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode I Juni 2026 ditetapkan sebesar 121,83 dolar AS per ton.
Terkait permasalahan tersebut, Bahlil mengaku telah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan koordinasi dengan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pemenuhan kebutuhan batu bara PLN.
“Ini (pembentukan tim) agar tidak ada dusta di antara kita. Sudah capek ngomong sana lain, ngomong sini lain, tulis lain, baca lain, bikin lain. Aku tahu ada sesuatu, tetapi udahlah. Kita sama-sama memahami, yang penting kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk negara,” kata Bahlil.
View this post on Instagram
A post shared by Republika Online (@republikaonline)
