Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto rapat membahas keandalan pasokan untuk PT PLN (Persero) dan kesiapan mandatori program B50 mulai 1 Juli 2026.
Bahlil mengatakan, rapat pagi hari ini membahas subsidi dan kompensasi untuk PLN. Meski begitu, dia tidak menjelaskan besarannya dan apakah ada keterlambatan.
"Bagaimana pembayaran kompensasi dan subsidi terhadap PLN agar mereka mempunyai kemampuan keuangan yang memadai untuk mempersiapkan segala sesuatu agar pelayanan listrik kita kepada rakyat bisa berjalan yang maksimal," ujarnya saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (18/6).
Selain itu, dia juga mengakui ada kendala pasokan batu bara untuk pembangkit PLN. Dari total kebutuhan 154 juta ton sepanjang tahun ini, yang baru terkontrak 134 juta ton sehingga kurangnya 18-20 juta ton.
"Dalam rangka memastikan koordinasi kerja sama dan kepastian PLN untuk mendapatkan butuh barang maka kami, ini dalam rangka transparansi kami meminta izin sama Bapak Presiden dan arahan Bapak Presiden adalah membentuk tim di mana tim pengadaannya nanti adalah dari ESDM, khususnya Dirjen Minerba kemudian dari Inspektur Jenderal ESDM, kemudian dari BPKP, dan dari PLN," jelas Bahlil.
Agenda lain yakni membahas persiapan implementasi B50 yang direncanakan mulai 1 Juli 2026. Dia menyebutkan, hasil uji coba pada kendaraan bermotor, kereta, kapal laut, hingga alat berat sangat baik terutama dari sisi kadar air yang lebih rendah dari B40.
"Jadi insyaallah kami sangat optimis untuk implementasi launching daripada B50 itu akan dilakukan nanti di 1 Juli 2026, dengan demikian maka itu kita akan mengurangi atau bahkan kita tidak lagi melakukan impor solar khususnya C48," tegas Bahlil.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyebut pemerintah masih menghitung total volume B50 setahun ini.
Meski tidak menjelaskan berapa besar volumenya, dia menyebutkan bahwa total insentif yang perlu digelontorkan BPDP untuk pemasok Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dari kelapa sawit menurun karena meningkatnya harga solar, maka selisih harga dengan FAME semakin tipis bahkan tidak ada sejak Maret 2026.
"Tadinya Rp 47 triliunan menjadi Rp 32 triliun untuk setahun. Jadi ada pengurangan, karena memang harga selisih insentifnya kan enggak karena solarnya lebih tinggi, terus malah FAME itu membantu. Jadi tidak ada insentif itu sudah mulai sejak Maret," ungkap Eniya.
