Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI menggelar uji publik Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Lidah Wetan, pada Kamis (18/6/2026).
Mugiyanto Wakil Menteri HAM RI mengatakan, uji publik tersebut melibatkan berbagai pihak dari unsur pemerintah, akademisi, mahasiswa, serta organisasi masyarakat sipil untuk memberikan masukan terhadap substansi perubahan regulasi HAM yang saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
“Unesa dipilih sebagai lokasi uji publik karena memiliki peran besar dalam menyiapkan calon pendidik yang nantinya akan berkontribusi dalam penguatan nilai-nilai hak asasi manusia di masyarakat,” ujar Mugiyanto di sela-sela kegiatan.
Kementerian HAM melakukan uji publik Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Lidah Wetan, pada Kamis (18/6/2026). Foto: Risky suarasurabaya.netIa mengatakan, revisi UU HAM dilakukan untuk menyesuaikan berbagai perkembangan yang belum terakomodasi dalam regulasi lama yang telah berlaku selama lebih dari dua dekade.
Beberapa isu baru yang diusulkan masuk dalam perubahan undang-undang antara lain hak digital, hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, perlindungan pembela HAM (human rights defenders), serta penguatan peran pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam pemajuan HAM.
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan penguatan kewenangan lembaga-lembaga HAM nasional seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Nasional Disabilitas, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
“Penguatan ini diarahkan agar rekomendasi yang dikeluarkan lembaga-lembaga ini memiliki daya ikat yang lebih kuat,” terangnya.
Dalam rancangan perubahan undang-undang tersebut, pemerintah juga mengusulkan pembentukan Dana Abadi Pemajuan HAM dan Demokrasi. Skema tersebut menurutnya, dirancang untuk mendukung berbagai program penguatan HAM dan demokrasi yang dijalankan organisasi masyarakat sipil, akademisi, maupun komunitas di daerah secara terbuka dan kompetitif.
Sementara itu, Bachtiar Syaiful Bachri Wakil Rektor II Bidang Hukum, Ketatalaksanaan, Keuangan, Sumber Daya, dan Usaha Unesa, mengatakan bahwa perubahan regulasi HAM perlu dilakukan agar tetap relevan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.
“Kemajuan teknologi, transformasi digital, serta perubahan pola relasi sosial menghadirkan tantangan baru yang perlu diakomodasi dalam kebijakan negara,” ujarnya.
Guru besar Unesa itu menegaskan bahwa HAM merupakan pondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga regulasi yang mengatur perlindungan hak-hak dasar warga negara perlu terus dievaluasi dan disempurnakan.
Dalam forum tersebut, Kementerian HAM juga membuka peluang kerja sama lebih lanjut dengan Unesa, termasuk pembentukan pusat studi HAM sebagai bagian dari upaya memperluas kajian dan pengembangan isu HAM di perguruan tinggi.
Martadi Wakil Rektor I Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Unesa menyambut positif gagasan pembentukan pusat studi HAM di kampus. Menurutnya, keberadaan pusat studi akan memperkuat peran perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan HAM dan penguatan nilai nilai HAM di masyarakat.
“Setiap tahun kampus menyiapkan ribuan calon guru. Pendidikan HAM dapat menjadi bekal penting sebelum mereka terjun ke sekolah sehingga mampu mengedukasi peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Nilai-nilai HAM telah menjadi bagian dari tata kelola layanan akademik di kampus,” pungkasnya.(ris/bil/ham)
