Depok, ERANASIONAL.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Depok.
Langkah tersebut dilakukan melalui penataan ulang data penerima manfaat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta audit terhadap seluruh dapur MBG yang telah beroperasi.
Koordinator Wilayah BGN Kota Depok, Rakha Pratama, mengatakan pihaknya siap menjalankan kebijakan terbaru pemerintah pusat yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas program.
Selain pembaruan data, pengawasan terhadap operasional dapur MBG juga akan diperketat guna memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Menurut Rakha, berbagai masukan dan kritik yang berkembang di masyarakat menjadi bahan evaluasi penting bagi BGN. Evaluasi tersebut diperlukan mengingat cakupan Program MBG di Depok saat ini telah menjangkau ratusan ribu penerima manfaat.
“Kami akan menjalankan seluruh arahan dari pusat, termasuk pembenahan data, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelaksanaan program,” ujar Rakha kepada wartawan, Selasa (16/6) kemarin.
Ia menegaskan, fokus pemerintah kini tidak lagi semata-mata mengejar penambahan jumlah penerima manfaat, melainkan memastikan program benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Orientasi saat ini adalah kualitas layanan. Program harus berjalan efektif, tepat sasaran, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Berdasarkan data BGN, Program MBG di Kota Depok saat ini telah menjangkau 402.814 penerima manfaat.
Jumlah tersebut terdiri atas 337.603 siswa, 12.891 guru dan tenaga kependidikan, serta 40.610 penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Program tersebut telah menyasar 415 TK/RA, 395 SD/MI, 220 SMP/MTs, 163 SMA/MA/SMK, 18 satuan pendidikan khusus, 44 pondok pesantren, dan 421 posyandu yang tersebar di seluruh wilayah Kota Depok.
Dengan cakupan yang besar tersebut, BGN menilai penguatan sistem pengawasan dan validasi data menjadi kebutuhan mendesak. Karena itu, proses refocusing atau penataan ulang data kini tengah dilakukan terhadap seluruh SPPG maupun data penerima manfaat.
Rakha menjelaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dalam kurun waktu satu bulan.
“Saat ini proses pendataan masih berlangsung. Kami sedang melakukan refocusing terhadap data SPPG dan penerima manfaat secara menyeluruh di Kota Depok,” jelasnya.
Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan lanjutan, termasuk kemungkinan penyesuaian jumlah penerima manfaat maupun kebutuhan operasional dapur MBG di lapangan.
“Saat ini kami masih menunggu hasil evaluasi dan arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Saat ini terdapat 198 SPPG atau dapur MBG yang beroperasi di Kota Depok. Dari jumlah tersebut, sembilan dapur berstatus suspend atau penghentian sementara sambil menunggu proses evaluasi lebih lanjut.
Selain pembenahan data, BGN juga akan memperkuat aspek pengawasan melalui audit dan monitoring terhadap seluruh SPPG yang telah beroperasi.
Kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari pimpinan pusat guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Audit akan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan anggaran, distribusi makanan, hingga kualitas pelayanan kepada penerima manfaat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas sekaligus menjawab tuntutan masyarakat terkait transparansi pelaksanaan Program MBG.
“Yang terpenting adalah memastikan program terus diperbaiki dan dijalankan sesuai aturan agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” tutup Rakha.
