HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (DEMA FUF) UIN Alauddin Makassar menggelar aksi unjuk rasa demonstrasi di Jl AP Pettarani pada Rabu, 17 Juni 2026.
Aksi demonstrasi tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan kebangsaan yang dinilai semakin memengaruhi kehidupan masyarakat.
Aksi yang mengusung tema “Indonesia di Ambang Krisis: Selamatkan Demokrasi, Prioritaskan Pendidikan!” tersebut merupakan wujud komitmen mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial serta mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ketua DEMA FUF UIN Alauddin Makassar, Naufal Algifari, menyampaikan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menyuarakan aspirasi masyarakat serta mengingatkan pemerintah terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, sejumlah kondisi nasional saat ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Mulai dari kenaikan harga BBM yang berdampak pada meningkatnya biaya hidup, melemahnya nilai tukar rupiah, polemik Undang-Undang Polri, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga dugaan penyempitan ruang demokrasi dan kriminalisasi terhadap aktivis.
“Mahasiswa hadir sebagai penyambung suara rakyat. Aksi ini bukan bertujuan menciptakan kegaduhan, melainkan menyampaikan aspirasi secara konstitusional demi terwujudnya kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
DEMA FUF menilai bahwa demokrasi Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa.
Oleh karena itu, pemerintah dan DPR didesak untuk meninjau kembali berbagai kebijakan yang berpotensi membatasi partisipasi publik, mempersempit ruang kritik, serta mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Selain itu, mahasiswa juga menekankan pentingnya sektor pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi negara, pendidikan harus menjadi prioritas melalui peningkatan kualitas layanan, pemerataan akses, serta dukungan anggaran yang memadai.
Dalam aksi tersebut, DEMA FUF UIN Alauddin Makassar menyampaikan enam tuntutan utama, yaitu: 1. Menolak kebijakan yang membebani rakyat dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, 2. Mendesak pemerintah dan DPR untuk meninjau kembali pasal-pasal bermasalah dalam UU Polri yang berpotensi mengancam demokrasi.
Kemudian, 3. Mendesak pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat nilai tukar rupiah, 4. Meminta evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan tidak mengabaikan sektor pendidikan, 5. Menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang menyampaikan pendapat secara demokratis, 6. Menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas, akses, dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Melalui aksi ini, DEMA FUF UIN Alauddin Makassar berharap pemerintah dapat mendengar serta menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan. Mahasiswa menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi dan harus dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa.
“Kami meyakini bahwa kemajuan bangsa hanya dapat terwujud apabila demokrasi dijaga, pendidikan diprioritaskan, dan kesejahteraan rakyat ditempatkan sebagai tujuan utama setiap kebijakan negara. Karena itu, suara rakyat tidak boleh diabaikan, dan masa depan bangsa tidak boleh dipertaruhkan,” tutup Naufal. (ams)
