Jakarta: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), diharap menjadi momentum mengukuhkan soliditas. Terutama, terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Demi persatuan bangsa, pemimpin NU pun harus seseorang yang mendukung keberlanjutan itu," kata tokoh muda NU, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, dalam keterangan tertulis, Kamis, 18 Juni 2026.
Ia menilai pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan kekuatan penyatu dari dua arus besar. Sehingga, peserta Muktamar NU mesti menjadikan forum tersebut sebagai wadah yang terhormat, untuk mendukung hal tersebut.
Lilur mengatakan pemilihan pemimpin di muktamar kali ini akan menentukan posisi NU sebagai penjaga keutuhan republik. Ia menilai Muktamar ke-35 tidak bisa dilepaskan dari konteks kebangsaan yang lebih luas.
Di tengah kondisi geopolitik global yang bergolak dan kerentanan kohesi sosial dalam negeri, NU sebagai organisasi dengan lebih dari seratus juta warga memikul tanggung jawab moral yang besar.
Baca Juga :
Saat Tradisi Bertemu Perubahan, PBNU Matangkan Konsep I'adatun Nadzar"NU adalah bagian dari pendiri republik ini. Maka setiap keputusan besar NU harus selalu ditanyakan: apa artinya bagi keutuhan bangsa?" kata Lilur.
Lilur menganalogikan semangat yang harus dibawa ke Muktamar ke-35 dengan peristiwa Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945. Saat itu, para pemimpin Islam merelakan tujuh kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" demi mencegah disintegrasi bangsa yang baru merdeka. Baginya, keputusan itu merupakan puncak kenegarawanan.
"Semangat Piagam Jakarta itu adalah cara berpikir seorang pemimpin Islam: memilih kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan diri dan golongannya. Semangat itulah yang harus hadir di bilik pemilihan muktamar," ujar Lilur.
Nahdlatul Ulama. Foto: MI
Atas dasar pertimbangan tersebut, Lilur mendukung Nasaruddin Umar menjadi Ketua Umum PBNU. Dia juga mendorong Said Aqil Siradj untuk mengisi posisi Rais Aam.
"Keduanya profesor asli, ulama tulen, cendekia sejati yang bisa mengharumkan NU di panggung global. NU ini kaya tokoh, jangan sampai yang tampil justru yang itu-itu saja karena faktor politik," ujar Lilur.
Lilur menegaskan Muktamar kali ini adalah ujian sejarah, bukan sekadar suksesi rutin. Ia berharap para kiai dan ulama peserta muktamar memiliki keberanian moral untuk memilih berdasarkan kapasitas keulamaan, bukan kalkulasi kekuasaan.
"Ini bukan soal hari ini saja. Ini soal masa depan NU dan umat. Kita mau kembali ke jalan ulama, atau terus terseret arus kekuasaan, itu yang sedang dipertaruhkan," kata Lilur.
