Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara terkait pengadaan motor listrik yang menjadi sorotan dan saat ini tengah berada dalam proses penanganan Kejaksaan Agung. BGN memastikan seluruh belanja yang dilakukan pada 2025, termasuk pengadaan motor listrik, akan diaudit dan dievaluasi.
Wakil Kepala BGN sekaligus juru bicara, Agustina Arumsari, mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan penelusuran terhadap berbagai pengadaan barang yang dilakukan sebelum kepemimpinan baru di BGN.
“Cukup. Kemarin dibilang akan diaudit. Gini saja, secara umum. Saya menjawabnya selalu secara umum, tidak satu demi satu barang,” kata Sari kepada wartawan di Kantor Pusat BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).
Menurut Sari, BGN sedang menyisir seluruh belanja yang dilakukan pada tahun anggaran 2025 untuk memastikan manfaat dan relevansinya terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Secara umum, semua yang sudah dikeluarkan di tahun 2025 sudah kami sisir satu demi satu,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila terdapat rencana pengadaan pada 2026 yang memiliki keluaran atau fungsi serupa dengan barang yang sudah dibeli pada 2025, maka pengadaan baru tidak akan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.
“Kalau di 2026 ini ada belanja BGN yang output-nya kurang lebih sama dengan yang di 2025, itu di 2026 tidak akan kami eksekusi. Itu salah satu bentuk efisiensi juga,” kata Sari.
Terkait aset yang sudah telanjur dibeli pada 2025, termasuk motor listrik yang kini menjadi perhatian publik, BGN menyatakan akan berupaya memanfaatkannya semaksimal mungkin.
“Yang kemarin sudah 2025 bagaimana? Kami akan memanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.
Namun, Agustina enggan menjelaskan lebih rinci mengenai status maupun penggunaan motor listrik tersebut karena masih berkaitan dengan proses hukum yang berjalan.
“Satu demi satu barangnya apa dan sebagainya, itu masih kami bahas dengan teman-teman yang lain, apalagi masih dalam proses di kejaksaan,” katanya.
Agustina menegaskan prinsip yang dipegang pimpinan baru BGN adalah tidak mengulangi pengeluaran yang dinilai tidak memberikan manfaat optimal bagi program.
“Kami tidak ingin mengulangi juga belanja yang kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat, di masa yang 2025. Itu salah satu bentuk efisiensi anggaran,” ujarnya.
Selain itu, ia mengungkapkan sebagian anggaran BGN saat ini juga telah diblokir oleh Kementerian Keuangan melalui mekanisme tertentu sehingga tidak dapat langsung digunakan oleh lembaga.
