Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tidak akan mengulangi pengadaan barang yang dinilai kurang bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lembaga tersebut juga menegaskan, berbagai belanja yang memiliki output serupa dengan pengadaan tahun sebelumnya tidak akan kembali dilakukan pada 2026, sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran.
Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari mengatakan, seluruh pengadaan yang dilakukan pada 2025 telah dievaluasi satu per satu. Hasil evaluasi itu akan menjadi dasar bagi BGN dalam menentukan kebutuhan belanja ke depan.
"Jadi secara umum, semua yang sudah dikeluarkan di tahun 2025 sudah kami sisir satu demi satu, ya. Kalau di 2026 ini ada belanja BGN yang output-nya kurang lebih sama dengan yang di 2025, itu di 2026 tidak akan kami eksekusi. Itu salah satu bentuk efisiensi juga," kata Sari dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Ia menjelaskan, barang-barang yang sudah terlanjur dibeli pada tahun sebelumnya tetap akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Namun, BGN tidak ingin mengulangi pola belanja yang dinilai tidak memberikan manfaat optimal bagi program.
"Kami akan memanfaatkan secara maksimal ya satu demi satu barangnya apa, dan sebagainya. Itu masih kami bahas lah dengan teman-teman yang lain, apalagi masih dalam proses di Kejaksaan Agung kan," ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikannya di tengah penyidikan yang tengah dilakukan Kejaksaan Agung, terkait sejumlah pengadaan barang di lingkungan BGN pada 2025. Beberapa pengadaan yang menjadi sorotan antara lain motor listrik, tablet, televisi, hingga sepatu yang diduga tidak sesuai ketentuan pengadaan dan berindikasi mengalami penggelembungan harga.
Dalam perkara tersebut, pengadaan motor listrik menjadi salah satu yang terbesar dengan jumlah mencapai 21.801 unit dan nilai lebih dari Rp1 triliun.
Menurut Sari, evaluasi terhadap pengadaan tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola, sekaligus efisiensi penggunaan anggaran negara.
"Tapi prinsipnya, kami tidak ingin mengulangi juga belanja yang kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat seperti di masa yang 2025. Itu salah satu bentuk efisiensi anggaran," tegas dia.
Selain memangkas belanja yang dianggap tidak prioritas, BGN juga mengungkapkan sejumlah pos anggaran telah diblokir oleh Kementerian Keuangan sehingga tidak bisa digunakan secara langsung oleh lembaga tersebut.
"Dan secara angka-angka, itu juga mungkin teman-teman bisa lihat juga, ya. Di beberapa mata anggaran itu istilahnya sudah dimasukkan oleh Kemenkeu di dalam RO (rincian output) yang masuk di BA BUN ya. Itu adalah bentuk blokir. Jadi diambil, nggak boleh dibelanjakan dulu oleh kami," terang Sari.
Ia menjelaskan, penggunaan kembali anggaran yang telah diblokir tersebut harus melalui mekanisme dan persetujuan khusus.
"Nanti kalau mau memakai, ada prosedur-prosedur khusus tuh, nggak bisa sembarangan kami. Itu angkanya sudah diambil. Bahkan ada yang sudah diambil juga di rincian output untuk directive Presiden, itu malah izinnya harus ke Setneg (Sekretariat Negara) dan sebagainya," ujarnya.
Karena adanya penyesuaian tersebut, pagu anggaran yang saat ini bisa digunakan BGN disebut sudah lebih rendah dibandingkan alokasi awal yang ditetapkan pemerintah.
"Jadi, sekarang ini anggarannya memang sudah berkurang dari Rp268 triliun tuh sebenarnya (jadi) Rp228,38 triliun, sudah berkurang karena tadi sudah diambil," kata Sari.
Ia menegaskan, anggaran yang telah dipindahkan ke mekanisme BA BUN tidak lagi dapat dieksekusi langsung oleh BGN.
(wia) Add as a preferred
source on Google
