Istanbul (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Menteri Luar Negeri Kuwait Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah membahas nota kesepahaman yang baru ditandatangani antara Amerika Serikat dan Iran, perkembangan kawasan, serta hubungan bilateral dalam percakapan telepon pada Kamis (18/6).
Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran, Araghchi menjelaskan kepada mitranya dari Kuwait mengenai isi dan perkembangan terbaru terkait “Memorandum Islamabad” yang ditandatangani oleh Teheran dan Washington.
Araghchi kembali menegaskan komitmen Iran terhadap kebijakan bertetangga yang baik dan menyampaikan harapan bahwa kesepakatan itu dapat berkontribusi dalam memulihkan perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Ia juga menekankan pentingnya melanjutkan dialog dengan negara-negara Teluk untuk meningkatkan kerja sama serta mengatasi berbagai kekhawatiran dan kesalahpahaman yang masih ada.
Kedua menteri turut bertukar pandangan mengenai sejumlah isu bilateral dan sepakat mengenai pentingnya mempertahankan konsultasi diplomatik terkait berbagai persoalan yang menjadi kepentingan bersama.
Baca juga: Iran dan AS tandatangani MoU Islamabad akhiri perang
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Kuwait menyebut Sheikh Jarrah berharap nota kesepahaman tersebut dapat membantu memperkuat stabilitas kawasan, menjamin keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang belum terselesaikan melalui solusi berkelanjutan.
Ia juga menegaskan bahwa hubungan antarnegara harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional dan tujuan yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Diplomat tertinggi Kuwait itu menekankan pentingnya menjunjung prinsip bertetangga yang baik, menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah setiap negara, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, menghindari penggunaan maupun ancaman penggunaan kekuatan, menyelesaikan sengketa secara damai, serta menghentikan dukungan terhadap kelompok proksi.
Baca juga: PM Pakistan teken MoU Islamabad sebagai mediator AS dan Iran
Menurutnya, prinsip-prinsip tersebut akan membantu memperkuat keamanan dan stabilitas kawasan sekaligus melayani kepentingan bersama negara-negara dan masyarakat di wilayah tersebut.
Percakapan telepon tersebut menjadi kontak pertama yang diumumkan secara terbuka antara kedua menteri luar negeri sejak pecahnya perang terhadap Iran pada akhir Februari, ketika Teheran melancarkan serangan yang juga menargetkan sejumlah negara Teluk, termasuk Kuwait.
Komunikasi itu berlangsung sehari setelah Iran dan Amerika Serikat secara resmi menandatangani nota kesepahaman berisi 14 poin yang bertujuan mengakhiri konflik yang berlangsung selama beberapa bulan serta membuka jalan bagi perundingan mengenai program nuklir Iran dan pelonggaran sanksi.
Pejabat Iran menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai kerangka kerja untuk mengakhiri operasi militer di berbagai front kawasan dan menciptakan kondisi yang mendukung keterlibatan diplomatik serta kerja sama ekonomi yang lebih luas.
Sumber: Anadolu
Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran, Araghchi menjelaskan kepada mitranya dari Kuwait mengenai isi dan perkembangan terbaru terkait “Memorandum Islamabad” yang ditandatangani oleh Teheran dan Washington.
Araghchi kembali menegaskan komitmen Iran terhadap kebijakan bertetangga yang baik dan menyampaikan harapan bahwa kesepakatan itu dapat berkontribusi dalam memulihkan perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Ia juga menekankan pentingnya melanjutkan dialog dengan negara-negara Teluk untuk meningkatkan kerja sama serta mengatasi berbagai kekhawatiran dan kesalahpahaman yang masih ada.
Kedua menteri turut bertukar pandangan mengenai sejumlah isu bilateral dan sepakat mengenai pentingnya mempertahankan konsultasi diplomatik terkait berbagai persoalan yang menjadi kepentingan bersama.
Baca juga: Iran dan AS tandatangani MoU Islamabad akhiri perang
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Kuwait menyebut Sheikh Jarrah berharap nota kesepahaman tersebut dapat membantu memperkuat stabilitas kawasan, menjamin keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang belum terselesaikan melalui solusi berkelanjutan.
Ia juga menegaskan bahwa hubungan antarnegara harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional dan tujuan yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Diplomat tertinggi Kuwait itu menekankan pentingnya menjunjung prinsip bertetangga yang baik, menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah setiap negara, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, menghindari penggunaan maupun ancaman penggunaan kekuatan, menyelesaikan sengketa secara damai, serta menghentikan dukungan terhadap kelompok proksi.
Baca juga: PM Pakistan teken MoU Islamabad sebagai mediator AS dan Iran
Menurutnya, prinsip-prinsip tersebut akan membantu memperkuat keamanan dan stabilitas kawasan sekaligus melayani kepentingan bersama negara-negara dan masyarakat di wilayah tersebut.
Percakapan telepon tersebut menjadi kontak pertama yang diumumkan secara terbuka antara kedua menteri luar negeri sejak pecahnya perang terhadap Iran pada akhir Februari, ketika Teheran melancarkan serangan yang juga menargetkan sejumlah negara Teluk, termasuk Kuwait.
Komunikasi itu berlangsung sehari setelah Iran dan Amerika Serikat secara resmi menandatangani nota kesepahaman berisi 14 poin yang bertujuan mengakhiri konflik yang berlangsung selama beberapa bulan serta membuka jalan bagi perundingan mengenai program nuklir Iran dan pelonggaran sanksi.
Pejabat Iran menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai kerangka kerja untuk mengakhiri operasi militer di berbagai front kawasan dan menciptakan kondisi yang mendukung keterlibatan diplomatik serta kerja sama ekonomi yang lebih luas.
Sumber: Anadolu
