Jakarta, tvOnenews.com - Terbongkarnya dugaan kasus mega korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG) turut berdampak terhadap keberlangsungan dan kebijakan tata kelolanya.
Kebijakn yang berubah turut menyoal insentif harian terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang semapt menuai sorotan publik.
Pasalnya, insentif yang diterima SPPG berkisar diangka Rp6 juta per hari saat era kepemiminan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana kini mulai dipertimbangkan.
Pada era kepemimpinan Nanik S Deyang, BGN bakal mengevaluasi insentif harian yang diterima SPPG.
- tvOnenews.com/Syifa Aulia
Bahkan, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari menyebut pihaknya bakal menurunkan insentif harian yang diterima setiap SPPG.
“Karena sebenarnya memang tidak tepat ketika Rp6 juta per hari flat. Padahal penerima manfaatnya ada yang 500 (orang), 1.500, ada yang 3.000, tetapi disamakan Rp6 juta,” kata Arum di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Kendati demikian, pihaknya masih belum menentukan besaran insentif tersebut.
Kata Arum, BGN saat ini masih mendiskusikan pagu anggaran untuk 2027 bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sebab, pagu indikatif yang telah dibuat untuk tahun 2027 sebelumnya masih terlalu besar, yaitu sekitar Rp270 triliun dengan asumsi jumlah penerima MBG 81 juta orang.
“Itu yang kami anggap bahwa anggarannya sendiri itu masih terlalu besar. Karena kalau kita lihat acuan di 2026 saja, gitu kan, masih terlalu besar anggarannya,” beber Arum.
Untuk itu, BGN memutuskan untuk mengefisiensi insentif harian SPPG.
Nantinya, besaran insentif setiap SPPG juga akan berbeda tergantung jumlah penerima MBG.(saa/raa)
