Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, ada ironi yang sulit diabaikan: BUMD yang semestinya menjadi mesin ekonomi daerah justru kerap hanya menjadi penonton di saat program prioritas presiden dijalankan. Di saat negara mendorong Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih, banyak BUMD belum tampil sebagai penggerak yang nyata di lapangan.
Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan jumlah BUMD di Indonesia mencapai lebih dari 1.100 entitas. Secara jumlah, ini adalah kekuatan besar. Namun secara kualitas, banyak BUMD masih bergulat dengan tata kelola lemah, kepemimpinan yang belum sepenuhnya berbasis merit, dan kinerja yang belum memberi nilai tambah sepadan bagi daerah.
Sebagai praktisi yang kerap menangani isu BUMN/BUMD dan tata kelola daerah, saya melihat masalah utamanya bukan sekadar minim kapasitas, melainkan salah arah fungsi. BUMD belum diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menopang agenda nasional.
Akibatnya, saat pemerintah pusat menggerakkan program prioritas, BUMD justru tidak hadir sebagai mitra aktif, melainkan sekadar pengamat di pinggir lapangan.
Padahal, Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan logistik dan ekosistem layanan yang bisa dipercepat melalui BUMD. Makan Bergizi Gratis memerlukan rantai pasok pangan yang efisien, dekat dengan produsen lokal, dan dapat diawasi dengan baik. Koperasi Desa Merah Putih pun akan jauh lebih kuat bila BUMD sehat hadir sebagai mitra usaha, bukan badan usaha yang hanya hidup dari penyertaan modal.
Karena itu, memasuki tahun kedua pemerintahan, pembenahan BUMD tidak boleh lagi ditunda. Pemerintah perlu memetakan seluruh BUMD secara tegas, mengelompokkan mana yang sehat, mana yang harus direstrukturisasi, dan mana yang layak digabung atau dihentikan.
Pengisian jabatan pimpinan juga harus benar-benar berbasis kompetensi, integritas, dan rekam jejak, bukan sekadar kompromi politik lokal.
Langkah berikutnya adalah memastikan BUMD masuk ke dalam rantai pasok program prioritas Presiden. BUMD pangan harus terhubung dengan skema penyediaan bahan baku untuk Makan Bergizi Gratis.
BUMD jasa dan logistik harus ikut menopang distribusi Sekolah Rakyat. BUMD yang bergerak di sektor strategis juga perlu diarahkan untuk memperkuat koperasi desa agar ekosistem ekonomi rakyat benar-benar terbentuk dari bawah.
Jika tidak ada langkah konkret, BUMD akan terus menjadi simbol besar yang kosong isi. Ia tampak hidup di atas kertas, tetapi tidak hadir saat negara membutuhkan daya dorong di daerah.
Apabila itu dibiarkan, maka program prioritas presiden akan berjalan tanpa sokongan penuh dari mesin ekonomi daerah yang justru seharusnya menjadi ujung tombaknya.
