Pantau - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Menteri Luar Negeri Kuwait Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah membahas nota kesepahaman yang baru ditandatangani Iran dan Amerika Serikat dalam percakapan telepon pada Kamis (18/6), dengan fokus pada perkembangan kawasan dan hubungan bilateral kedua negara.
Araghchi menjelaskan kepada mitranya dari Kuwait mengenai isi serta perkembangan terbaru terkait “Memorandum Islamabad” yang ditandatangani oleh Teheran dan Washington.
Ia kembali menegaskan komitmen Iran terhadap kebijakan bertetangga yang baik.
Araghchi berharap kesepakatan tersebut dapat membantu memulihkan perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Ia juga menekankan pentingnya melanjutkan dialog dengan negara-negara Teluk untuk meningkatkan kerja sama serta mengatasi berbagai kekhawatiran dan kesalahpahaman yang masih ada.
Kedua menteri turut bertukar pandangan mengenai sejumlah isu bilateral dan sepakat mempertahankan konsultasi diplomatik terkait berbagai kepentingan bersama.
Menurut Kementerian Luar Negeri Kuwait, Sheikh Jarrah berharap nota kesepahaman tersebut dapat memperkuat stabilitas kawasan serta menjamin keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Ia juga menegaskan bahwa hubungan antarnegara harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional dan tujuan yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Diplomat tertinggi Kuwait itu menekankan pentingnya menjunjung prinsip bertetangga yang baik, menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, serta menyelesaikan sengketa secara damai.
Menurutnya, prinsip-prinsip tersebut akan membantu memperkuat keamanan dan stabilitas kawasan sekaligus melayani kepentingan bersama negara-negara di wilayah tersebut.
Percakapan telepon itu menjadi kontak pertama yang diumumkan secara terbuka antara kedua menteri luar negeri sejak pecahnya perang terhadap Iran pada akhir Februari.
Komunikasi tersebut berlangsung sehari setelah Iran dan Amerika Serikat secara resmi menandatangani nota kesepahaman berisi 14 poin yang bertujuan mengakhiri konflik selama beberapa bulan serta membuka jalan bagi perundingan program nuklir Iran dan pelonggaran sanksi.
Pejabat Iran menggambarkan kesepakatan itu sebagai kerangka kerja untuk mengakhiri operasi militer di berbagai front kawasan dan menciptakan kondisi yang mendukung keterlibatan diplomatik serta kerja sama ekonomi yang lebih luas.
